Merdeka.com - Pemprov DKI belum menerapkan aturan Ganjil Genap (Gage) saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap transisi bagi pemotor. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai jika rencana penerapan ganjil genap bagi pemotor bukan solusi mencegah penyebaran Covid-19 dan mengatur masyarakat pada masa PSBB transisi di Jakarta.

"Situasi di mana kemacetan ini belum rutin, belum bersifat terus menerus dan pembukaan sektor masih secara bertahap. Ini masih masa transisi, jika penerapan Ganjil Genap diterapkan malah menimbulkan penumpukan dan bukan solusi,” tutur Trubus saat dihubungi merdeka.com, Senin (8/6).

Menurutnya, Gage malah berpotensi menimbulkan kepadatan pada transportasi umum dan hanya memindahkan kemacetan ke jalan-jalan yang lain.

"Jadi belum bisa saya kira menerapkan Ganjil Genap, karena bukan solusi untuk mengatur mobilitas masyarakat. Karena untuk menambah transportasi umum kan tidak mudah, terlebih sekarang kuantitasnya hanya 50 persen. Kemudian punya potensi memindahkan kemacetan saja ke jalan yang lain,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Trubus menyarankan kepada Pemprov DKI lebih baik untuk fokus bagaimana mengatasi penyebaran Covid-19, memutus mata rantai dengan tetap menjaga ekonomi.

“Kita bicara real di lapangan, ya memang secara formulasi kebijakan tidak ada masalah. Tetapi bicara kebijakan publik itu soal praktik lapangan dan tak mudah. Jadi, kalau penilaian saya Gage tidak bisa diterapkan, karena bukan solusi untuk mencegah penyebaran Covid-19,” katanya.

Anies Belum Akan Terapkan Gage

Pada kesempatan yang berbeda, Penerapan ganjil genap di Jakarta terhadap kendaraan roda dua masih sumir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sebelum ada Surat Keputusan, ganjil genap masih ditiadakan.

"Bila ganjil genap dilakukan maka akan ada surat keputusan Gubernur selama belum ada keputusan Gubernur maka tidak ada ganjil genap," katanya usai meninjau hari pertama hari efektivitas perkantoran, Senin (8/6).

Dia menjelaskan adanya rencana ganjil genap terhadap motor untuk mengendalikan kegiatan masyarakat di luar rumah selama masa transisi. Kendati menerbitkan Pergub, menurutnya tidak diartikan bisa segera dilaksanakan.

"Jadi begini, Peraturan Gubernur menyatakan dalam masa transisi ini bila ternyata angka kasus meningkat pasien meningkat bisa dilakukan kebijakan rem darurat tapi bukan berarti akan dilakukan itu bisa dilakukan," ujarnya.

Diketahui, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memperpanjang PSBB DKI hingga akhir Juni 2020. Selama masa transisi tersebut, Anies baru saja meneken Pergub Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB Sehat, Aman, dan Produktif.

Dalam Bab VI tentang Pengendalian Moda Transportasi, mengatur pembatasan kendaraan dengan rekayasa ganjil-genap untuk kendaraan bermotor seperti motor dan mobil.