Merdeka.com - Persiapan Pemprov DKI menggelar event internasional Formula E mendapatkan sejumlah persoalan. Salah satunya terkait birokrasi perizinan di Monas yang rumit mesti mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Nasional, Junus Satrio Atmodjo, mengatakan, sesuai aturan Pemprov DKI harus mengirim surat ke Mendikbud Nadiem Makarim. Sebab, Monas merupakan kewenangan pusat.

"Surat dikirim kepada menteri, kan TSCB (pusat) di bawah menteri, jadi surat itu langsung kepada menteri. Nanti menteri meminta pertimbangannya dari TACB, jadi kalau misalnya menteri sampaikan (surat) itu, kita akan bahas teknisnya, gimana hukumnya," jelas Junus saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (18/2).

Junus emoh ikut campur lebih jauh polemik boleh tidaknya Formula E digelar di Monas. Sebab, dia meminta Pemprov DKI selesaikan di internalnya lebih dulu.

Dia mengatakan, Cagar Budaya bukan hanya terletak pada Tugu Monas saja. Tapi seluruh kawasan di Monas. Termasuk lapangan Monas. Sehingga dia mengingatkan, hati-hati jika ingin menyelenggarakan event Formula E di Monas.

"Lapangan medan merdeka itu dan tugu monas. Tugunya dan lapangannya yang di kelilingi jalan itu adalah cagar budaya. Kalau kegiatan itu diselengarakan di lapangan Monas, artinya diselenggarakan di situs Cagar Budaya, makanya harus lihat UU," jelas Junus yang juga seorang Arkeolog itu.

Sebelumnya, lokasi Monas dijadikan ajang Formula E menuai polemik. Awalnya tak dizinkan Komisi Pengarah Kemensetneg, namun akhirnya diperbolehkan.

DPRD DKI juga menolak event tersebut digelar di Monas. Salah satu alasannya karena Monas merupakan Cagar Budaya.

Persoalan bertambah pelik, saat Gubernur DKI Anies Baswedan mengirim surat ke Setneg, isinya telah mendapat rekomendasi dari TACB DKI soal penyelenggaraan di Monas. Saat dikonfirmasi, TACB DKI membantah. Belakangan Pemprov DKI akui salah ketik, yang dimaksud dalam surat, Tim Sidang Pemugaran (TSP), bukan TACB DKI.