Foke: Audit BPK wajar tanpa pengecualian kado HUT DKI
Merdeka.com - BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta memeriksa laporan keuangan dan neraca APBD Pemprov DKI pada 2011. Hasilnya Pemprov DKI Jakarta mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, sumringah dengan hasil itu. Dia akan mempersembahkan pencapaian itu hari ulang tahun (HUT) Jakarta.
"Hasil ini kita terima dan kita persembahkan untuk ulang tahun Kota Jakarta ke-485," ujar Fauzi Bowo, kepada wartawan, saat menggelar jumpa pers, di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/5).
Fauzi menjelaskan, pencapaian tersebut merupakan salah satu progres report yang telah berhasil dicapai dalam waktu lima tahun. Dirinya berharap, agar prestasi ini bisa dipertahankan untuk selanjutnya.
"Beberapa hal penting yang harus dicatat antara lain, bahwa dengan demikian pengelola keuangan Pemprov DKI Jakarta telah memenuhi standart akutansi pemerintah. WTP berarti laporan keuangan telah disajikan sesuai standar dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, menginformasikan laporan keuangan tersebut sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan penafsiran yang keliru," terangnya.
Foke, sapaan Fauzi Bowo, menambahkan, proses untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti ini memang tidak mudah. Sampai saat ini baru ada sembilan provinsi yang mendapatkan hasil wajar tanpa pengecualian dari BPK.
"Tahun lalu, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Riau dan Gorontalo. Kemudian tahun ini saya dengar ada tiga provinsi yang mendapatkan opini WTP yaitu Jabar, NTB dan DKI Jakarta," jelasnya.
Dijelaskannya, banyaknya jalan berliku yang harus ditempuh dalam menata aset-aset Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya sangat besar. Oleh karena itu, DKI akan terus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan melalui sensus aset yang dilakukan secara sistematis beberapa tahun belakangan ini.
"Kalau kita ingat, aset pemerintah DKI Jakarta mendekati 450 triliun pada tahun 2012, dan apabila kita bandingkan pada saat saya mulai, yang tercatat secara resmi itu 100 triliun. Jadi ini merupakan progres yang baik," ujar Foke.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Penuhi Panggilan KPK: Kita Harap Harun Masiku Segera Ditangkap
Wahyu menyebut dirinya membawa dokumen untuk diperlihatkan kepada penyidik dalam proses pemeriksaan.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan
Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).
Baca SelengkapnyaHasto PDIP Mengaku Masih Temukan Perubahan Suara Meski KPU sudah Umumkan Hasil Pemilu 2024
Hasto kemudian juga menyoroti beberapa problematika yang hulunya pada saat pencoblosan 14 Februari lalu pada sistem Sirekap KPU.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini
Dewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.
Baca SelengkapnyaJokowi Masih Tunggu Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 oleh KPU
kowi masih menunggu Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaBegini Modus Pengajuan Fiktif Nakes Saat Covid-19 di RSUD Pelabuhanratu
Hasil audit BPKP Jawa Barat kerugian negara mencapai Rp5.400.557.603.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Umumkan Hasil Sidang Etik Firli Bahuri 27 Desember
Tumpak mengatakan putusan hasil sidang etik tersebut sudah disepakati oleh seluruh anggota Dewas KPK. Termasuk tanggal sidang pembacaan putusan tersebut.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat
Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaAkal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca Selengkapnya