Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fitra: Biaya baju dinas DPRD DKI hampir Rp 1 miliar

Fitra: Biaya baju dinas DPRD DKI hampir Rp 1 miliar Sidang Paripurna DPRD DKI. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan anggaran cukup besar untuk alokasi pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD tahun anggaran 2013. Untuk pengadaan itu, dana yang digelontorkan dari APBD sebesar Rp 957.878.000.

Anggaran itu untuk belanja pakaian sipil harian (PSH) sebesar Rp 408.000.000, pakaian sipil lengkap Rp 25.920.000, belanja pakaian dinas harian (PDH) Rp 192.000.000 dan, belanja pakaian dinas upacara (PDU) sebesar Rp 316.008.000. Anggaran ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2012 untuk keperluan yang sama, yaitu Rp 941.928.000.

"Anggota DPRD itu terlalu serakah kalau setiap tahun mereka mendapat anggaran pakaian dinas," kata Direktur Investigasi dan advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi dalam keterangan tertulisnya kepada merdeka.com, Minggu (7/4).

Uchok meminta kepada DPRD DKI Jakarta untuk menolak pembelian pakain dinas tersebut. Menurutnya, lebih baik anggaran pakain dinas direlokasi membeli pakaian untuk orang-orang miskin.

Selain itu, Fitra juga menyoroti pemenang tender pada tahun 2012. Dari hasil penelusuran Fitra, ada yang ganjil dalam tender tersebut.

"Dan pemenang lelang ini adalah CHIU (tahun 2012) yang terletak di Muara Karang Blok 08 Timur No.73, dengan penawaran sebesar Rp.682 juta. Pemenang lelang CHIU ini terlalu mahal, kerana ada perusahaan lain seperti CV Lumbung Artamas dengan penawaran sebesar Rp 672 juta, dan PT Tri Usaha Abadi dengan dengan penawaran sebesar Rp 672 juta," ujarnya.

Karena itu, Uchok meminta kepada polisi mengusut pengadaan pakaian pada tahun 2012. "Masak yang penawaran rendah bisa dikalahkan oleh penawaran yang tinggi. Ini janggal dan aneh sekali dalam pelaksanaan lelang tersebut," katanya.

(mdk/has)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.

Baca Selengkapnya
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan

Baca Selengkapnya
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

Baca Selengkapnya
Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Disidang Terkait Kasus Gratifikasi

Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Disidang Terkait Kasus Gratifikasi

Kasus dugaan gratifikasi tersebut bakal berlanjut di meja hijau setelah tim jaksa KPK menilai unsur pidana telah lengkap.

Baca Selengkapnya
Jawaban Kocak Komeng 'Uhuy' Dilirik Maju Pilkada Depok: Saya Aja di DPD Belum Pelantikan, Harusnya Mungkin Cepetikan

Jawaban Kocak Komeng 'Uhuy' Dilirik Maju Pilkada Depok: Saya Aja di DPD Belum Pelantikan, Harusnya Mungkin Cepetikan

Komeng mengaku saat ini masih menunggu perkembangan untuk dilakukan pelantikan sebagai DPD.

Baca Selengkapnya