Merdeka.com - Gubernur Joko Widodo segera menerapkan kebijakan jam belajar siswa pada siswa-siswi di Jakarta. Pria yang akrab disapa Jokowi ini berharap kebijakan tersebut bisa membuat kualitas jam belajar anak lebih maksimal sehingga tak ada waktu yang terbuang sia-sia dan tidak bisa dimanfaatkan.

Untuk tahap awal, jam wajib belajar ini akan dilakukan di kawasan Jakarta Utara. Dalam kebijakan tersebut nantinya jam belajar anak lebih diperpanjang maksimal sampai pukul 18.30 WIB.

"Jam wajib belajar, misalnya pukul 18.30 WIB harus belajar," kata Jokowi , kemarin.

Dengan rencana seperti itu, artinya di bawah jam tersebut diharapkan siswa tidak ada yang berkeliaran di luar sekolah. Tidak di mal, di kafe, atau di jalanan yang sering berujung tindakan negatif salah satunya tawuran antarpelajar dari lain sekolah.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, kebijakan Gubernur Jokowi bukan aturan emosional, karena telah tercantum dalam Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang Pendidikan. Agar kebijakan ini sukses, Taufik berharap semua pihak tak hanya orang tua siswa ikut mengawasi.

"Pengawasan dilakukan oleh ketua RT, RW, orang tua bersama masyarakat. Diharapkan ada kepedulian orang tua kepada anak-anak di lingkungan sekitarnya," jelas Taufik.

Soal sanksinya, mereka yang diajak berperan serta namun gagal mengawasi akan diberikan teguran. Sehingga tidak semata-mata anak disalahkan karena terkadang perhatian yang kurang justru datang dari orang tua dan lingkungan.

"Sanksinya dari bentuk lisan berupa teguran bukan hanya kepada anaknya tetapi juga orang tuanya. Bisa dipertanyakan hak asuhnya bila dinilai lalai membesarkan anaknya," tambahnya.

Untuk kebijakan Jokowi yang satu ini, DPRD DKI sangat mendukung. Anggota Komisi E (Komisi Pendidikan) Igo Ilham sepakat jam wajib belajar siswa dioptimalkan agar siswa tak terlalu banyak menghabiskan waktu di luar rumah dan sekolah tanpa tujuan dan kegiatan yang jelas.

"Prinsipnya, ide tentang itu (jam wajib belajar) positif. Sudah juga diatur di Perda tentang Pendidikan tahun 2006," kata Igo Ilham.

Sebagai pemerhati anak, Seto Mulyadi atau yang akrab kita Kak Seto, ikut menanggapi kebijakan jam wajib belajar yang digagas Jokowi . Menurutnya, program ini sebenarnya cukup baik namun yang namanya belajar seorang anak tak bisa dipaksakan.

"Karena sesuatu yang dipaksakan akan kontraproduktif," kata Kak Seto saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (25/9).

Kak Seto yakin tidak ada satu orang pun anak-anak di Indonesia ini yang malas belajar. Tapi sistem pendidikan di Tanah Air sudah terlanjur amburadul. Bahkan dalam satu survei, lanjut Kak Seto, lebih dari 80 persen anak yang sekolah sangat senang bila gurunya sakit atau sekolah menyatakan pulang cepat karena guru akan rapat.

"Artinya kalau pelajaran makin dipaksakan, yang ada timbul justru phobia. Sesungguhnya, sistem belajar yang tidak menyenangkan dan suasana belajar yang tidak ramah justru menjadi penyebab anak tawuran dan geng motor," tambahnya.

Belum lagi, sambungnya, orang tua di Jakarta sebagai terlalu sibuk dengan aktivitasnya sehingga lupa mengawasi anak yang dalam masa pendidikan.

"Jadi kita jangan bicara kuantitas dulu, tapi soal kualitas dulu. Jadilah sekolah, guru dan orang tua yang ramah anak," pesannya.

Kak Seto menyarankan cara lain pada Gubernur Jokowi agar waktu anak-anak di Jakarta lebih optimal. Misalnya dengan mengajak mereka duduk bersama dan mendengar keluh kesah mereka, atau mengaktifkan kembali gelanggang remaja yang selama ini mati,

"Semua remaja penuh masalah, tapi disalurkan secara positif. Buatlah belajar nyaman, guru sebagai sahabat anak. Atau pak gubernur ketemu remaja, kita harus dengar suaranya, apa yang didambakan, bukan kita atur remaja, karena anak punya hak dasar," tegas Kak Seto.