Dulu kritik Jokowi, kini Lurah Mulyadi hobi blusukan
Merdeka.com - Masih ingat dengan Lurah Mulyadi? Pria yang sempat ramai menjadi pemberitaan media karena sikapnya mengkritik kebijakan lelang jabatan ala Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ), kini tak lagi menjabat sebagai lurah Warakas.
Mulyadi kini menjabat sebagai lurah Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Mulyadi yang dulu lantang menentang kebijakan Jokowi kini justru mendukung program atasannya itu.
Kini dia bahkan mencontoh cara kerja Jokowi . Di wilayah yang baru dipimpinnya itu, Mulyadi mengaku gemar melakukan blusukan seperti Jokowi .
"Saya sudah blusukan masyarakat menanggapi serius dan berharap pekerjaan yang belum terselesaikan yang terdahulu," kata pria asal Solo itu kepada wartawan, Jakarta, Selasa (2/7).
Blusukan menjadi populer setelah Jokowi menjabat gubernur DKI. Sejak hari pertama dilantik, Jokowi langsung menggeberak dengan melakukan tinjauan langsung ke sejumlah lokasi di Jakarta. Jokowi yakin dengan metode blusukan dia dapat mengetahui persoalan langsung.
Mulyadi mengaku melalui blusukan dia dapat mengetahui aspirasi dan persoalan yang dihadapi warga Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Salah satunya soal saluran air yang mengakibatkan genangan air.
"Warga minta pencodetan karena dari Pak Lurah yang sebelumnya, yang belum dilaksanakan. Untuk itulah kita akan buat itu," ujar Mulyadi
Di tempat barunya itu, sosok Mulyadi ternyata bak selebritis. Warga sudah mengenalnya melalui media. Mereka mengenal Mulyadi akibat pemberitaan media beberapa waktu lalu soal kritiknya terhadap kebijakan Jokowi .
"Sudah tahu semua. Oh ini Pak Lurah yang masuk koran itu, yang masuk televisi itu yah," kata Mulyadi.
Ketenaran Mulyadi dimulai saat dia mengkritik lelang jabatan lurah dan camat ala Jokowi . Mulyadi yang saat itu masih menjabat sebagai lurah Warakas bahkan mengancam akan menggugat kebijakan Jokowi itu ke Mahkamah Konstitusi.
Alasannya, Mulyadi merasa kinerjanya tidak dihargai dengan digulirkannya program lelang jabatan tersebut. Selain itu, Mulyadi juga menilai lelang jabatan telah menciderai Surat Keputusan (SK) pelantikan lurah dan camat yang dikeluarkan gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Namun, sikap kritis Mulyadi selang berapa lama berubah 180 derajat. Dia malah mengaku tak pernah menentang kebijakan lelang Jokowi . Dia bahkan kemudian mengikuti lelang jabatan tersebut.
Setelah diselidiki Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama , Mulyadi ternyata mempunyai Rusun di Blok I Marunda. Rusun itu dipergunakan tidak semestinya yaitu disewakan kepada orang lain dengan sewa 1,25 juta perbulan. Dengan sewa sebesar itu, tiap bulannya Mulyadi bisa mengantongi Rp 1,1 juta.
Menemukan kecurangan itu, Pemprov DKI langsung bersikap tegas. Rusun milik Mulyadi langsung diputihkan.
"Lurah Warakas ini marah sama kita gara-gara saya cabut tiga rumah dia di rusun Marunda. Namanya itu langsung disewain ke orang. Saya ada buktinya. Ada bukti saya," kata Ahok beberapa waktu lalu.
Kini di tempat barunya, Mulyadi mengaku akan mensejahterakan warganya. Semoga janji tersebut mampu diwujudkannya.
\r\n (mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hari Pertama Jadi Menteri, AHY Ikut Jokowi Blusukan ke Sulawesi Utara
Perjalanan dinas itu dilakukan dalam rangka menemani Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.
Baca SelengkapnyaJokowi Bertemu Suya Paloh, Kubu Ganjar Duga Upaya Ajak NasDem Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
Jokowi bertemu Suya Paloh pada Minggu (18/2) kemarin.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pulang Kunker dari Kepulauan Talaud, Jokowi Tandatangani Surat Pemberhentian Ketua KPK Firli Bahuri
Jokowi dijadwalkan akan kembali ke Jakarta pada Kamis malam ini.
Baca SelengkapnyaDulu AHY Kritik IKN Sita Anggaran Negara, Usai Jadi Menteri Puja Puji
AHY resmi dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024) lalu.
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaJokowi Tak Beri Ucapan HUT untuk PDIP, Ganjar: Lupa Kali
Ganjar menduga, Jokowi lupa dengan ulang tahun PDIP.
Baca SelengkapnyaLuhut: Kalau Ada orang Bilang Jokowi Tak Bisa Kerja, Lihat Nih dengan Kepalanya!
Luhut mengaku tak bisa membayangkan ajang balap FI air tersebut bisa digelar di kampung halamannya di tanah Batak, Danau Toba.
Baca SelengkapnyaLantangnya Mantan Danjen Kopassus Demo di KPU, Tuding Jokowi Dalang Kecurangan Pemilu
Dia meminta agar Jokowi dihadirkan ke hadapan masyarakat dan mundur dari jabatannya
Baca Selengkapnya