Merdeka.com - Kasus kekerasan ataupun tawuran antar pelajar di DKI Jakarta, terbilang tidak sedikit. Sebagai lembaga eksekutif, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi persoalan tersebut.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo menuding Pemprov DKI tak maksimal dalam menyelesaikan persoalan kenakalan pelajar.

"Berkali-kali sudah disampaikan harus ada pola pendekatan interaktif dan komprehensif," kata Dwi Rio kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/10).

Pertama, kata Dwi, harus dilakukan pendekatan terhadap anak pelajar dan sekolah sebagai instansi yang bersentuhan langsung dengan proses program belajar mengajar.

Selanjutnya, faktor orangtua juga tidak kalah penting dalam melakukan pengawasan, dan pendidikan anak di lingkup keluarga. Pasalnya, keluarga merupakan benteng moral setelah didikan di sekolah.

Anggota Komisi E itu menambahkan, masalah kenakalan yang dilakukan pelajar di Jakarta sudah seringkali dibahas. Hal ini ketika tawuran SMAN 6 dengan SMAN 70 Jakarta juga mencuat.

"Untuk itu kita sampaikan bahwa sebetulnya pendekatan tidak bisa parsial, selain kepada si anak, sekolah juga harus berperan lakukan identifikasi dini terhadap si anak, termasuk melakukan pembinaan terhadap orangtua," jelas Dwi Rio.

"Sekarang coba dicek masing-masing kelas seperti apa para guru dalam memberikan pembinaan. Selain di sekolah, di luar (lingkungan) juga perlu dilihat. Artinya orangtua juga ikut berperan," tandasnya.