Merdeka.com tersedia di Google Play


DPRD tak setuju Jokowi bagi-bagi duit ke pemilik metromini

Reporter : Nurul Julaikah | Jumat, 22 Februari 2013 03:00


DPRD tak setuju Jokowi bagi-bagi duit ke pemilik metromini
metromini. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta mengaku keterlambatan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2013 karena beberapa hal. Yakni, soal payung hukum penataan kampung deret, hibah bus sedang, pengawasan KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan pelaksanaan KJS (Kartu Jakarta Sehat). Untuk itu, pihak Pemprov memaksakan tetap adanya anggaran buat program-program tersebut sebagai belanja modal.

"Begini, justru itu kenapa waktu itu pembahasan itu agak lambat, ya karena masalah itu. Tetapi dengan segala macam alasan pemerintah daerah tetap memaksakan dengan cara kampung deret itu dijadikan belanja modal. Padahal nanti sebagian akan dihibahkan. Kalau dihibahkan kan tidak bisa," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (21/2).

Politikus Demokrat ini mengaku tidak mengetahui apa yang dilakukan Pemprov atas evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri. Menurut Ferrial, harusnya gubernur menulis surat kepada DPRD untuk meminta tanggapan.

"Sampai sekarang belum ada suratnya," ucapnya.

Menurutnya, penataan kampung deret untuk saat ini anggarannya tidak bisa dibelanjakan oleh Dinas Perumahan. Namun, apabila nanti dalam bentuk hibah, maka bantuan sosial tersebut berada di kewenangan BPKD.

Ferry menceritakan awalnya belanja modal diperuntukkan bus sedang akan diberikan langsung oleh pemilik metromini. Namun, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Ferrial mengatakan DPRD meminta bus yang nantinya dibeli oleh Dinas Perhubungan, dan pengelolaanya diserahkan ke BUMD.

"Kami kan enggak setuju bagi-bagi duit ke pemilik metromini, emangnya kami sinterklas? Kalau bagi-bagi duit itu seribu bus, itu bisa mecahkan masalah, mungkin enggak? tapi pemilik metromini bukan seribu kan, berapa ribu? Nanti akan menimbulkan iri satu sama lain. Enggak bisa begitu," terangnya.

Ferrial memperkirakan BUMD yang akan mengelola yakni PPD. Tapi untuk sementara waktu kemungkinan akan diambil alih oleh Transjakarta. "Tapi saya belum tahu, kami tunggu surat dari gubernur bagaimana," katanya.

Karena persoalan KJP anggarannya dalam bentuk ATM yang diberikan kepada warga, maka anggaran tersebut tidak dapat dicatat kedalam belanja barang di Dinas Pendidikan. Seharusnya, berupa bantuan sosial yang berada di BPKD.

"Nah itu yang diubah-ubah, itu belum kami lihat dampaknya, baru dilihat mekanisme pencairan dari anggaran itu sudah perlu diperbaiki. Saya kira apa yang diarahkan oleh mendagri sudah benar,"terangnya.

Sedangkan untuk KJS, Ferrial mengatakan Dinkes telah memenuhi semua aturan yang ada, hanya tinggal menjalankan saja. "Yang jelas yang direncanakan oleh Dinkes sudah kami penuhi semua tinggal dilaksanakan," tandasnya.

[has]

KUMPULAN BERITA
# Jokowi Ahok# Metromini

Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya


JANGAN LEWATKAN BERITA FOLLOW MERDEKA.COM
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Jokowi Ahok, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Jokowi Ahok.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup





Komentar Anda


Smart people share this
Back to the top

Today #mTAG SPOTLIGHT iREPORTER TOP 10 NEWS
Most Viewed Editors' Pick Most Comments

TRENDING ON MERDEKA.COM

LATEST UPDATE
  • Alex Noerdin geram anak buahnya bak ayam sakit saat pelantikan
  • Pemakai jam tangan palsu tak bisa dipidana
  • The Amazing Spider-Man 2 Berjaya di Inggris
  • Pantau pembangunan Waduk Brigif, Jokowi naik ekskavator
  • Ditjen Pajak endus praktik ilegal vila asing di Bali
  • Pria pelantun 'Ada Apa Dengan Cinta' jadi anggota DPRD Banyumas
  • Menkum HAM pernah tergoda barang-barang palsu
  • Tentara masuk desa garap kampung terpencil & kawasan kumuh kota
  • Kenali 5 gejala diabetes pada wanita!
  • Usai kampanye Pileg, PDIP akui punya utang Rp 6,3 M
  • SHOW MORE