DPRD masih bingung program unggulan Jokowi dan Ahok
Merdeka.com - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, masih tarik ulur. Penyebabnya, beberapa item dalam program unggulan Jokowi dinilai kurang jelas sehingga perlu diperbaiki.
"Tor penjelasan yang diberikan tadi pagi itu juga belum jelas, masih perlu ada perbaikan-perbaikan lagi. Karena banyak item-item yang apabila dilaksanakan maka akan berbenturan dengan payung hukum," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (7/12).
Ferrial mengatakan, suatu kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan administrasi yang memenuhi syarat. Dia mencontohkan, perbaikan kampung kumuh di setiap RW dianggarkan Rp 40 Miliar. Nah, jika harus membedah 35 RW maka akan menghabiskan Rp 1 triliun, tentu nilai anggaran itu sangat luar biasa.
"Sesuatu yang luar biasa harus kita perhatikan jangan sampai melanggar peraturan," jelasnya.
Dia kembali menegaskan, DPRD tidak berniat menghambat program Jokowi-Ahok. Pembahasan yang alot ini menurutnya hanya sebuah proses untuk menghasilkan keputusan yang baik.
"Itu proses namanya dan proses itu bisa cepat bisa lambat saya yang bertanggung jawab supaya pembahasan ini betul-betul berkualitas. Kalau di sini sudah salah maka ke bawahnya terus salah," kata politikus Partai Demokrat ini.
Ditemui terpisah, Kepala Bappeda Sarwo Handayani mengatakan tor program yang diserahkan diminta direvisi kembali. Yakni poin penyertaan modal untuk beberapa BUMD salah satunya PT Food Tjipinang. Setelah poin itu selesai direvisi, Sarwo yakin DPRD akan menyetujui.
"Kita minta untuk perbaiki satu item PNM untuk PT. Food Tjipinang, tapi 5 menit selesai dan kita serahkan lagi," katanya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terungkap Alasan Ahok Tak Ikuti Langkah Jokowi yang Condong ke Prabowo
Ahok ragu nantinya Prabowo akan melanjutkan program Jokowi.
Baca SelengkapnyaJawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri
AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaJokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaPDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi
Ahok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)
Baca SelengkapnyaUsai Dipecat BK, AWK Bisa Kembali Jadi Anggota DPD
AWK baru direkomendasikan dipecat, belum ada surat keputusan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Pecat Arya Wedakarna Sebagai Anggota DPD dari Bali
Melalui keputusan presiden, Jokowi juga memberhentikan Arya sebagai anggota MPR RI periode 2019-2024.
Baca Selengkapnya