DPRD: Kenaikan tarif angkutan umum urusan Jokowi, bukan kami
Merdeka.com - Gubernur Joko Widodo akan menyerahkan hasil rapat bersama Organda DKI, dewan transportasi dan pengusaha angkutan umum soal besaran kenaikan tarif angkutan umum di Jakarta ke DPRD. Jokowi berharap DPRD DKI segera bersikap atas hasil rapat yang memutuskan kenaikan tarif 40 persen.
"Wewenang terbesar, sebenarnya ada di gubernur," kata Ketua Komisi B (Komisi Transportasi) DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin saat ditemui wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/6).
Selamat mengatakan, tugas DPRD sudah selesai sampai tahap menjembatani usulan Organda ke pemerintah. Serta menyampaikan aspirasi rakyat.
"Kita kerjanya ya konfirmasi ke Organda, ke masyarakat, apakah ada keberatan atau tidak? Sudah puas belum, ya konfirmasi saja atau seperti kalkulasi dasarnya itu apa, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kelayakan over head," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, politikus PKS ini mengaku belum menerima surat hasil rapat rekomendasi tarif angkutan umum. Dia berharap hasil keputusan itu segera sampai ke komisinya untuk dibahas.
"Saya belum tahu soal itu. Yang jelas, surat itu tidak langsung diajukan ke kita, tapi ke pimpinan dewan terlebih dahulu. Kalau mau cepat, diserahkannya ke komisi," terang Selamat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan hasil rapat dengan Organda, Dewan Transportasi Jakarta dan Dinas Perhubungan terkait usulan kenaikan tarif angkutan umum. Hasil kesepakatan dalam rapat tersebut adalah tarif untuk bus kecil, bus sedang dan bus besar sebesar 40 persen atau dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000.
Saat ditanya kapan keputusan kenaikan itu akan diumumkan, mantan wali kota Solo ini menyerahkan sepenuhnya kepada dewan.
"Kan sudah masuk ke dewan, nanti tunggu dewan," tandasnya.
Jokowi mengaku yakin, seluruh pengusaha angkutan umum akan menerima kenaikan tarif setelah diputuskan dewan. Sehingga, tidak ada lagi angkutan yang menetapkan tarif melebihi ketentuan.
"Kalau resminya keluar, nanti ikuti semua," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaPara menteri diminta untuk menjaga harga pangan jelang Idul Fitri.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Indonesia, namun seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini harga beras melambung tinggi, masyarakat semakin tercekik usai kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.
Baca Selengkapnya