DPRD DKI Targetkan Pembahasan APBD 2020 Selesai Desember

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik menargetkan pembahasan APBD 2020 selesai bulan Desember. Dia mengatakan pada pembahasan anggaran 2019 mengalami kondisi serupa seperti saat ini, molor.

"APBD ya sebelum akhir Desember. Pertengahan Desember selesai," katanya di DPRD DKI Jakarta, Kamis (21/11).

Dia menjelaskan molornya pembahasan APBD dari waktu yang ditentukan yakni, 60 hari kerja DPRD, 30 November disebabkan beberapa faktor.

Lagi pula, kata Taufik, batas waktu sesuai Permendagri dikarenakan agar Kementerian Menteri Dalam Negeri juga mendapat waktu untuk mengevaluasi anggaran yang diajukan oleh seluruh APBD Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia.

Politikus Gerindra itu menuturkan, DPRD tak ingin terburu-buru mengesahkan APBD 2020 hanya karena terbentur dengan tenggat. Apalagi, kata dia, kondisi keuangan Provinsi DKI yang cekak membuat legislatif pilah-pilih program.

"Ada pengurangan, ada penghapusan di sektor-sektor yang enggak terlalu penting yang bisa dikerjain nanti," tukasnya.

Perlunya Pemilahan Program

Senada dengan Taufik, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengaku perlu ada pemilahan program dan pekerjaan prioritas Pemprov dalam penggunaan anggaran tahun depan.

Ia tak mau berpolemik perihal potensi defisit. Sebab menurutnya, penyebab adanya potensi efisiensi anggaran karena kemampuan keuangan dan adanya kenaikan sejumlah program, seperti BPJS.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu menegaskan, cekaknya anggaran di tahun depan tidak dijadikan permisif menurunnya pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan.

"Apalagi BPJS alami kenaikan, itu kan harus dipenuhi. Kemudian PJLP dengan UMR itu juga harus dipenuhi. Infrastruktur yang lagi dibangun, termasuk infrastruktur kebutuhan pokok, air. Supaya orang berkeadilan. Supaya semua di pelosok Jakarta mudah dapatkan air bersih. Itu harus dibangun," tandasnya.

Usulan anggaran yang dipangkas saat pembahasan KUA-PPAS diantaranya konsultan kampung kumuh oleh Dinas Perumahan. Dalam usulannya, Dinas Perumahan menyodorkan angka Rp20 miliar, kemudian dipangkas menjadi Rp8 miliar.

Kemudian, pemangkasan terjadi pada Dinas Bina Marga. Awalnya anggaran trotoar diusulkan sebesar Rp1,2 triliun kemudian dipangkas sebesar Rp204 milliar.