Merdeka.com - Peraturan daerah tidak akan berjalan maksimal dan tidak terwujud jika tidak ada kekompakan antara legislatif dan eksekutif. Untuk menjalankan program-programnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan payung hukum yang termaktub dalam Perda.

Pada 2013 ini, DPRD DKI Jakarta memiliki target merampungkan 22 rancangan peraturan daerah (raperda) yang telah diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain raperda baru, beberapa di antaranya juga merupakan revisi perda yang harus segera diselesaikan karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Perdata Tambunan mengakui, bahwa selama 2013 sebanyak 22 raperda akan dibahas.

"Sebanyak 7 perda merupakan revisi, sementara 15 lainnya merupakan raperda baru yang diajukan. Ke-22 raperda ini akan dibahas selama setahun ke depan, baik raperda baru usulan eksekutif maupun revisi perda yang telah ada," kata Pardata, saat rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (28/1).

Sedangkan perda yang direvisi antara lain revisi Perda Nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, Perda nomor 20 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah, Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah, Perda nomor 2 tahun 2002 tentang perpasaran swasta, Perda nomor 5 tahun 1985 tentang perusahaan daerah Dharma Jaya, Perda nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame, dan Perda nomor 8 tahun 2006 tentang sistem pendidikan.

Sementara raperda baru yang diajukan yakni raperda RPJMD tahun 2012-2017, raperda tantang badan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintahan, raperda pembentukan BUMD PT Transjakarta, raperda pengelolaan sisten Bus Rapid Transit, raperda Pelayanan Tepadu Satu Pintu (PTSP) Perizinan, dan raperda penyeraan modal PT Station Tjipinang Jaya.

Kemudian raperda tentang transportasi, raperda perhitungan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2012, raperda perubahan APBD tahun anggaran 2013, raperda APBD tahun anggaran 2014, raperda pajak rokok, raperda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, raperda pengelolaan sampah, raperda kawasan tanpa rokok, dan raperda kesejahteraan sosial.

"Pembahasan raperda ini juga menyangkut kebutuhan masyarakat baik yang disampaikan melalui eksekutif maupun legislatif. Sementara untuk revisi perda dilakukan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau dalam implementasinya terdapat masalah," jelas Pardata.

Menurut Perdata, pihaknya akan menetapkan skala prioritas dalam penyusunan raperda, yang dibagi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

"Agar mempercepat proses pembentukan perda dengan memfokuskan raperda berdasarkan skala prioritas," tandasnya.