Merdeka.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai kunjungan studi banding oleh perwakilan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) ke Ad Diriyah, Arab Saudi berlebihan. Jika hanya untuk melihat persiapan hingga pelaksanaan Formula E, proses tersebut dapat dibahas secara daring tanpa harus kunjungan langsung.

"Saya tidak mengerti apa target mereka ke sana. Jika hanya untuk tiket, tidak perlu pergi ke sana lebih baik fokus mengurusi trek yang belum dibangun," katanya di Jakarta, Jumat (28/1).

Politikus PDIP itu menilai kunjungan Jakpro ke Arab Saudi justru menimbulkan kesan menghamburkan uang. Dia mengingatkan, ada uang pemerintah daerah di keuangan Jakpro.

Gilbert menuturkan, dalam persiapan Formula E, Jakpro justru dalam kondisi kritis lantaran belum ada sponsor yang berpartisipasi dalam kegiatan balap mobil listrik tersebut. Akhirnya, Jakpro menalangi terlebih dahulu pembiayaan infrastruktur senilai Rp70 miliar.

"Semua masih dana dari Jakpro. Jakpro keluar Rp70 miliar, mereka itu sudah berdarah-darah dan juga kolaps. Ini menjadi tidak masuk akal dan tidak menyentuh persoalan," tegasnya.

Studi banding ke Arab Saudi dikonfirmasi oleh Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto.

"Iya begitu dong pasti, kita juga mau lihat bagaimana pre eventnya harus dilakukan," ujar Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto melalui sambungan telepon, Kamis (27/1).

Widi mengatakan, satu dari beberapa aspek yang diperhatikan tim Jakpro dan IMI dari perhelatan Formula E adalah bagaimana menyiapkan acara tersebut meski terkendala beberapa tantangan.

"Intinya adalah panitia harus persiapannya bagimana , pra eventnya seperti apa , penanganan marshall seperti apa," ujarnya.

Kendati melakukan studi banding, Widi menuturkan bahwa nuansa yang akan dihadirkan tidak sepenuhnya mirip dengan pelaksanaan Formula E di Arab Saudi. Kemampuan pasar domestik menjadi konsentrasi Jakpro dalam mempersiapkan acara di Jakarta pada Juni mendatang.

Widi tak menampik, perhelatan Formula E di Arab Saudi tidak sepenuhnya cocok jika diterapkan di Indonesia, khususnya dari sisi harga tiket.

"Di sana kan mewah, Arab Saudi memang serius sekali, Pemda sangat mendukung, kalau kita melihat standar mereka, kita menyesuaikan dengan keterbatasan yang dimiliki," pungkasnya.