DPRD DKI Minta Jakpro Gabungkan Anak Usaha Karena Rugi Terus
Merdeka.com - Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk melakukan merger atau penggabungan anak usaha PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Anak usaha Jakpro dinilai tidak produktif dan membebankan Jakpro karena terus merugi.
Jakpro saat ini memiliki tujuh anak usaha, yaitu PT PMJ Land, PT Jakarta Konsultindo, PT LRT Jakarta, PT Jakarta Utilitas Propertindo, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, Jakarta Oses Energi, PT Jakarta Solusi Lestari.
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Rasyidi mengatakan, Jakpro hingga saat ini belum menunjukan tanda-tanda membaik. Indikator utamanya adalah Jakpro tak kunjung memberikan keuntungan bisnisnya kepada Pemprov DKI Jakarta. Padahal, penyertaan modal daerah (PMD) kepada PT Jakpro lebih dari Rp1 triliun.
"Dari hasil apa yang disampaikan mayoritas anggota Komisi C bahwa sebenarnya Jakpro itu belum dapat apa-apa. Mereka baru berusaha kira-kira dua atau tiga tahun lagi baru sehat. Sekarang itu sebetulnya tidak sehat, belum sehat dari segi keuangan," kata Rasyidi saat rapat dengan Jakpro, dikutip dari laman DPRD DKI Sabtu (21/1).
Menurut Rasyidi, cakupan perusahaan Jakpro terlalu besar. Maka dari itu, Rasyidi meminta Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta untuk menggabungkan anak perusahaan Jakpro
"Perusahaan ini terlalu besar sehingga tidak fokus. Anak perusahaannya aja ada tujuh. Dari pemaparan mereka kami melihat sepertinya ada (anak usaha) yang perlu digabungkan. Misalnya ada anak perusahaan yang tugasnya cuma menyewakan rumah, nyewakan lahan, cuma itu. Jadi kami menyampaikan kepada kepala BP BUMD supaya kalau memungkinkan untuk harus digabungkan ya gabungkan saja," tambah Rasyidi.
Sementara itu, Dirut PT Jakpro Iwan Takwin berjanji segera melakukan perbaikan dan treatment terhadap seluruh anak usaha PT Jakpro.
"Kami memang sedang berupaya supaya anak-anak usaha kami yang tidak perform kami perbaiki. Jadi sampai sekarang kami cari penyakitnya di mana, kami sembuhkan penyakitnya, baru kami berikan obatnya," katanya di ruang rapat.
Iwan mengatakan, salah satu strategi pemulihannya adalah dengan memperkuat sinergi antara induk usaha dan anak-anak usaha.
"Tahapan yang kami lakukan mulai dari audit-audit kinerja setelah itu kami memberi challenge kepada anak usaha. Jadi kami tidak tinggal diam. Kami sedang menjalankan tahapan-tahapan pemulihan," ungkapnya
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola BUMD Fitri Rahadiani menambahkan, saat ini, pihaknya juga sedang membuat pemetaan koordinasi bisnis masing-masing anak usaha Jakpro. Tujuan. anak-anak usahaJakpro bisa fokus pada bidang bisnis masing-masing, termasuk di antaranya merger anak-anak usaha Jakpro yang satu dengan yang lain.
"Kayak PMJ Land punya bisnis SPBU, sebenarnya layaknya di mana sih?. Apakah di PT Jakarta Oases Energi?. Jadi kita petain satu-satu. Misalnya bisnis parkir, sebenarnya layaknya di mana sih? 2023 ini kita kaji anak-anak usaha Jakpro," terangnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaProses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Koalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.
Baca SelengkapnyaGubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku tidak tahu sejumlah ASN Pemprov dan penjabat (Pj) kepala daerah mengikuti konsolidasi DPD PDIP di Semarang.
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.
Baca SelengkapnyaModusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek
Baca SelengkapnyaDPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaPasar murah di Jakarta digelar mulai 26 Februari sampai 9 Maret 2024
Baca Selengkapnya