DPRD DKI: Lelang proyek sampah terpadu bisa sandera Jokowi
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Unu Nurdin sebagai Kepala Dinas Kebersihan beberapa waktu yang lalu. Namun, hingga kini, pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu atau Intermediate Treatment Facilities (ITF) Sunter belum juga menemui kejelasan kapan dibangun.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI M Sanusi mendesak agar Jokowi-Ahok membatalkan proses lelang ITF tersebut. Sebab, dia mensinyalir proses lelang itu penuh kepentingan dan telah masuk angin.
"Kalau memang ketiga peserta lelang ITF tidak lolos verifikasi, ya harus ditender ulang. Dikhawatirkan, apabila panitia lelang tetap memaksakan akan berdampak buruk buat Jokowi-Ahok. Jangan sampai kasus ini menyandera pemimpin baru Jakarta," kata Sanusi di Gedung DPRD, Jakarta, Rabu (10/4).
Sanusi menegaskan, peserta lelang harus memenuhi syarat kecukupan modal sebesar 30 persen dari total pembangunan ITF sebesar Rp 1,3 triliun. Yakni minimal sebesar Rp 390 miliar atau 30 persen.
"Sampai detik ini, kepala dinas tidak ada progres report. Saya khawatir ini benar-benar masuk angin. Progres report itu untuk mendapatkan persyaratan itu, agar pemenang lelang adalah perusahaan bonafit, sehingga tidak mangkrak seperti proyek monorel atau ITF Cakung," jelas Sanusi.
Perlu diketahui, tiga peserta lelang ITF itu PT Phoenix Pembangunan Indonesia representasi dari Keppel Seghers Engineering Singapore Pte Ltd, PT Jakarta Green Initiatives (Hitachi Zosen Corporation), dan PT Wira Gulfindo Sarana (PT Ramky International Singapore Pte Ltd (konsorsium).
"Yang lolos 3 peserta lelang. Sampai sekarang enggak ada progres reportnya. Sampai di mana dan bagaimana? Ini ada konspirasi? Kalau ada konspirasi mendingan dibatalin saja. Kalau rekomendasi tak dijalankan maka dewan akan menggugat," tandasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaJokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaMahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya
Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usai Hadiri Sidang MK, Airlangga Menghadap Jokowi di Istana
Dia menyebut sidang MK berjalan dengam lancar dan tak ada kendala sama sekali.
Baca SelengkapnyaTerungkap Alasan Ahok Tak Ikuti Langkah Jokowi yang Condong ke Prabowo
Ahok ragu nantinya Prabowo akan melanjutkan program Jokowi.
Baca SelengkapnyaAksi Jokowi dan AHY Tangkap Ikan Bersama saat Resmikan Bendungan Lolak
Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca SelengkapnyaPKS soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi: Saksi Kami Masih Berjuang agar Suara Rakyat Tak Dicurangi
PKS menghormati pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaKisah Jokowi dan Ahok yang Kini Pisah Jalan
Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya