DPRD DKI Jakarta Menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 oleh Pemprov DKI menjadi perda.
"Kami baru saja menyampaikan rapat paripurna tentang Raperda APBD Tahun 2021 dan sudah disetujui oleh DPRD untuk dijadikan peraturan daerah," kata Wakil Ketua DPRD DKI Misan Samsuri setelah memimpin rapat paripurna di DPRD DKI, Selasa (6/9).
Persetujuan tersebut diputuskan setelah delapan fraksi di gedung wakil rakyat Kebon Sirih itu memberi 'lampu hijau' untuk menjadi perda.
Dalam paripurna itu, hanya satu fraksi yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak untuk menyetujui pertanggungjawaban APBD 2021 itu.
Misan mengatakan dalam rapat di Badan Anggaran DPRD DKI sebelum Rapat Paripurna itu, semua fraksi DPRD DKI sudah sepakat untuk menyetujui.
Begitu juga rapat komisi, kata dia, juga sudah disampaikan rekomendasi terkait APBD 2021 kepada eksekutif.
"Jadi kalau misalnya teman-teman yang menyatakan tidak setuju itu mestinya dilakukan saat pembahasan di Badan Anggaran," imbuhnya.
Meski pada akhirnya disetujui untuk menjadi perda, dalam rapat paripurna itu sempat diwarnai interupsi oleh sejumlah wakil rakyat.
Beberapa wakil rakyat itu kembali mengungkit belum adanya laporan keuangan terkait Formula E.
Selain itu, interupsi juga disampaikan terkait penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Fraksi PKS padahal agenda rapat paripurna itu membahas penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran soal APBD DKI 2021.
"Forumnya ini beda, ini paripurna hari ini adalah tentang Raperda APBD tahun 2021. Kalau itu adalah pernyataan politik saya pikir sah-sah saja disampaikan," imbuhnya.
Dalam laporan Badan Anggaran DPRD DKI dalam rapat paripurna itu disampaikan realisasi anggaran tahun 2021 yakni Pendapatan Daerah 2021 ditargetkan sebesar Rp65,21 triliun, dan terealisasi sebesar Rp65,57 triliun atau 100,55 persen.
Belanja Daerah tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp69,99 triliun, dan terealisasi sebesar Rp61,62 triliun atau 88,04 persen
Sementara itu, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp11,91 triliun, yang di antaranya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2020.
Kemudian, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6,14 triliun, di antaranya digunakan untuk penyertaan modal kepada PAM Jaya, Sarana Jaya, Food Station, Jakpro, Jaktour dan MRT Jakarta.
Sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 sebesar Rp9,72 triliun.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya
Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Bandingkan Perbedaan Mencolok Blusukan Ganjar dan Prabowo
Jika Ganjar melakukan blusukan masyarakat berbondong-bondong hadir
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi
Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022
Baca SelengkapnyaPDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPKS Terbuka Koalisi dengan PDIP di Putaran Kedua
PKS tak menutup kemungkinan berkoalisi dengan PDIP dan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di putaran kedua Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaKoalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu
Hermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnya