DPRD DKI dukung rencana Ahok beli PAM Palyja
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengakuisisi Perusahaan Air Minum (PAM) Palyja. DPRD DKI Jakarta mendukung rencana tersebut sebab warga sering mengeluhkan pelayanan yang didapat.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, warga Jakarta bukan mendapatkan keuntungan dengan berlangganan Palyja. Sebab keuntungan hanya dirasakan oleh pihak asing, bukan Pemprov DKI Jakarta atau warganya.
"Ambil alih, apapun caranya. Ini asing sudah seenaknya menikmati keuntungan, pelayanannya juga buruk. Kita tidak boleh kalah dan diinjak-injak oleh asing," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/11).
Dia mengharapkan, Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat mengambil alih pengelolaan air dari perusahaan asing tersebut. Selama kontrak terus berjalan, lanjutnya, maka kerugian DKI Jakarta terus berlanjut.
Sementara para pekerja dan perusahaan itu menikmati penghasilan mereka dan profit yang luar biasa besar. Prasetyo mendesak biro hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bergerak cepat mengantisipasi ancaman kerugian negara triliunan rupiah.
"Potensi kerugian negara ini triliunan rupiah. Jangan dianggap sepele, apapun caranya harus diambil alih sebelum kontrak berakhir," tegas Prasetyo.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, pelayanan air Palyja juga sering menuai protes masyarakat. Ia mendapat laporan warga, air Palyja kotor dan bau. Kondisi air yang seperti itu menurutnya membuktikan kualitas pelayanan kerja operator tersebut buruk dan tidak layak dipertahankan.
"Pemerintah tidak boleh menyediakan air kepada warganya dengan kondisi tidak layak. Ini DKI, ini ibukota, kebutuhan primer seperti air bersih harus diperhatikan baik baik," tutupnya.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, PAM Palyja telah mengambil uang DKI Jakarta dalam jumlah luar biasa. Basuki memastikan akan mengambil alih operator pelayanan air asal Swiss tersebut.
"Sudah banyak duit DKI yang mereka (Palyja) ambil. Makanya kita akan beli, kita masih tunggu selesainya gugatan LBH," ujarnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaPKS soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi: Saksi Kami Masih Berjuang agar Suara Rakyat Tak Dicurangi
PKS menghormati pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaReaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kisah Jokowi dan Ahok yang Kini Pisah Jalan
Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaBeda Pendapat dengan Ahok, JK: Jokowi Paling Hebat Kerjanya Blusukan
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaAhok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya