Follow
DPRD DKI dan Dinas Kesehatan lanjut bahas kisruh KJS
Merdeka.com - Komisi E DPRD DKI kembali membahas kisruh persoalan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dengan Dinas Kesehatan hari ini. DPRD meminta penjelasan lebih rinci soal sistem berobat paket atau Indonesian Case Based Group's (INA CBGs) yang diterapkan dalam program KJS.
"KJS sedang dirapatkan kembali dengan Komisi E. Dewan belum ada pendapat. Kalau sudah selesai diserahkan pada pimpinan, baru dewan memutuskan sementara demikian," ujar Ketua DPRD Ferrial Sofyan di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5).
Politikus Demokrat itu mengaku belum menerima dan melihat langsung bentuk hak interpelasi yang digagas rekan-rekannya di Komisi E. Dia juga mengaku tak tahu alasan 32 anggota DPRD itu mengajukan hak interpelasi.
"Kalau interpelasi hak orang per orang jadi boleh berpendapat macam-macam. Undangan belum diterima. Saya belum lihat maksudnya seperti apa, belum tahu, apa isi interpelasi saya belum ngerti," jelasnya.
"Itu hak orang per orang," tegas Ferrial.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dirut BPJS Kesehatan Sambangi RS Mata Cicendo Bandung, Pastikan Janji Layanan JKN Bandung
Fokus utama dalam penyelenggaraan Program JKN adalah bagaimana peserta dapat merasakan pelayanan yang optimal.
Baca Selengkapnya
Kasus DBD Tertinggi di DKI Ada di Jakarta Barat
Ani menambahkan untuk fasilitas kesehatan (faskes) di DKI Jakarta sangat mencukupi dan hingga saat ini semua dalam keadaan siaga 24 jam.
Baca Selengkapnya
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).
Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnya
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi
Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Baca Selengkapnya
DPTb Pemilu Adalah Daftar Pemilih Tambahan Pemilu, Ketahui Bedanya dengan DPK dan DPT
DPTb Pemilu adalah daftar yang berisi pemilih tambahan yang dapat memilih dalam Pemilu, serta nama-nama pemilih yang tidak tercantum DPT.
Baca Selengkapnya
DPS Pemilu adalah Daftar Pemilih dari Pemutakhiran Data Pemilih, Begini Penjelasannya
DPS adalah singkatan dari Daftar Pemilih Sementara. Karena statusnya masih bersifat sementara, data-data tersebut masih akan diperbaharui.
Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca Selengkapnya