DPRD ancam tolak kenaikan tarif angkutan usulan Pemprov DKI
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta berkukuh meminta Dinas Perhubungan (Dishub) memberi jaminan kenyamanan kepada penumpang atas konsekuensi kenaikan tarif angkutan umum. Sebab usulan kenaikan tarif angkutan umum tidak akan disetujui apabila tidak terpenuhi kompensasi tersebut.
"Tarif mau dinaikkan, jaminan buat penumpang apa, tidak kebut-kebutan, keamanan bagi perempuan malam hari apa, kayak gitu apa jaminannya, masak penumpang terus yang dikorbanin," ujar Wakil DPRD Triwisaksana di Gedung DPRD Jakarta, Senin (1/7).
Menurut dia, belum ada persetujuan jaminan pelayanan dari Dishub yang disampaikan kepada DPRD. Ia memisalkan kenaikan harga BBM bersubsidi malah menurunkan tarif KRL. "Terus juga dikaji kok KRL tarifnya malah turun, itu tugas pemerintah melindungi masyarakat. Jangan udah BBM naik, tarif naik, apa-apa naik," terangnya.
Triwisaksana melanjutkan, jika lamanya keputusan tersebut membuat pengusaha merugi, itu bukan urusan pemerintah karena pengusaha angkutan memiliki uang banyak dibanding dengan penumpang.
"Pengusaha kan duitnya banyak, rakyat ada enggak ada ini nya gitu lho. Yang paling penting itu. Masak tega sih, BBM naik, sembako naik mau puasa mau lebaran mau tahun ajaran baru. Buktinya KRL turun," ujarnya.
Apabila ada kenaikan tarif secara sepihak, politisi PKS ini mengatakan hal tersebut urusan Dishub. Adapun keputusan kenaikan tarif berada di tangan Pemprov. "Katanya mereka mau segera. Ya tinggal bolanya ada di sana. Kita itu minta ada kenaikan tarif tapi juga angkutan umum itu layak juga," tuturnya.
Ia menjelaskan, kelayakan angkutan umum seperti pertama tidak ngetam sembarang, kedua tidak kebut-kebutan, tidak ada sopir tembak, tidak ada tindak pelecehan seksual terhadap perempuan. "Pengen minta kenaikan segera tapi rakyat kita enggak diurusi. Nah itu tugas Dishub. DPRD cuma minta mana hak penumpang, jangan cuma tarif doang," terangnya.
Seharusnya, Dishub memikirkan agar tidak ada angkutan umum ngetam, menyelesaikan sopir tembak, tidak ada kebut-kebutan dan knalpot angkutan umum tidak berwarna hitam. "Itu yang disampaikan ke publik. Ok Tarif naik, tapi itu yang dijamin oleh Dishub, jangan ini naik-naik tapi enggak ada jaminan," tukasnya.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaTerbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaAngka keterwakilan perempuan dalam hasil Pileg DPR 2024 meningkat menjadi 22,1 persen atau 128 kursi dari 580 kursi DPR
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Pastikan Ada Diskon Tarif Tol saat Mudik Lebaran 2024
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaTemuan tersebut merupakan hasil pemadanan yang dilakukan terhadap penerima KJMU tahap 2 tahun 2023.
Baca SelengkapnyaRullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaMereka juga berharap PPP juga akan ikut menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu.
Baca Selengkapnya