Dishub janji tarif maksimal ERP tak lebih dari Rp 21.000

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta serius menggarap proyek pembatasan kendaraan dengan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Rencananya, tarif maksimal yang diberlakukan di jalur ERP Rp 21.000 untuk sekali melintas.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, nilai itu masih bisa berubah jika kebijakan ini mulai memperlihatkan hasil positif. Artinya saat kepadatan kendaraan berkurang bukan tidak mungkin tarif akan diturunkan.

"Paling mahal Rp 21.000, ya itu tadi nanti bisa berubah kalau pas sepi bisa lebih murah jatuhnya," ujar pria yang akrab disapa Pristono saat dihubungi wartawan, Rabu (25/9).

Pristono menambahkan, nilai itu tak jauh berbeda dengan penerapan tarif yang diberlakukan di Singapura. Yakni, jika kepadatan meningkat maka tarif semakin mahal, begitu sebaliknya.

Soal teknis, lanjutnya, juga tak jauh berbeda dengan ERP di negara-negara yang lebih dulu menerapkan. Seperti terpasang alat seperti pemindai, dan di setiap kendaraan terpasang chip penghitung tarif.

"Nanti akan ada alat semacam pemindai, nah mobil tinggal lewat aja. Di dalam mobil juga tertanam chip yang ada saldonya kalau lewat otomatis kepotong. Nggak perlu berhenti kaya di tol. Kalau habis ya isi ulang," jelasnya.

Tahap awal, penerapan akan diberlakukan di sepanjang Jl Sudirman hingga Thamrin. Sebab dari hasil pemantauan, di jalur ini setiap harinya ada 200 ribu unit mobil yang melintas.

Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berharap ERP bisa terwujud tahun 2015. Saat ini, proyek itu sedang tahapan tender.