Merdeka.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengaku telah mengundang pihak manajemen taksi Uber untuk membicarakan armadanya yang beroperasi di jalanan Jakarta. Namun, mereka tidak memenuhi undangan tersebut.

Akbar mengaku mengetahui bakal beroperasinya taksi Uber di Jakarta. Karenanya dia mengaku sebulan yang lalu pernah mengundang pihak taksi Uber untuk memberi penjelasan.

"Saya sudah pernah mencoba mengundang pihak Uber tapi mereka enggak datang. Saya tidak tahu kenapa mereka tidak datang. Apa undangannya tidak sampai saya tidak tahu. Itu sekitar sebulan yang lalu," ujar Akbar di Balai Kota, Jakarta, Selasa (19/8).

Dia mengatakan, Pemprov DKI saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menutup aplikasi pemesanan taksi Uber.

"Mungkin kita akan berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk penutupan situsnya. Kita belum tahu bisa atau tidak," kata dia.

Sebelumnya, Akbar mengakui kesulitan untuk menghentikan operasi taksi Uber. Sebab kendaraan taksi Uber menggunakan kendaraan pribadi berpelat hitam bukan pelat kuning seperti transportasi massal pada umumnya.

"Agak susah nyetopnya karena kendaraannya sama seperti kendaraan lainnya. Kami lagi cari tahu. Angkutan umum pada dasarnya pelat kuning tapi ada beberapa yang diperbolehkan mengajukan pelat hitam. Misalnya dengan alasan eksklusif itu diperbolehkan. Tapi tetap harus ada izin usaha dan izin operasional," ujar Akbar di Balai Kota, Jakarta.

Akbar menegaskan taksi Uber merupakan angkutan umum liar lantaran tidak mempunyai izin beroperasi. Selain itu, banyak pengelola taksi yang merasa keberatan dengan adanya operasi taksi Uber.