Merdeka.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengakui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sulit untuk menghentikan operasi taksi Uber. Sebab kendaraan taksi Uber menggunakan kendaraan pribadi berpelat hitam bukan pelat kuning seperti transportasi massal pada umumnya.

"Agak susah nyetopnya karena kendaraannya sama seperti kendaraan lainnya. Kami lagi cari tahu. Angkutan umum pada dasarnya pelat kuning tapi ada beberapa yang diperbolehkan mengajukan pelat hitam. Misalnya dengan alasan eksklusif itu diperbolehkan. Tapi tetap harus ada izin usaha dan izin operasional," ujar Akbar di Balai Kota, Jakarta, Selasa (19/8).

Akbar menegaskan taksi Uber merupakan angkutan umum liar lantaran tidak mempunyai izin beroperasi. Selain itu, banyak pengelola taksi yang merasa keberatan dengan adanya operasi taksi Uber.

"Taksi gelap termasuk angkutan umum liar. Kami berusaha menindak tapi harus kami akui kami kesulitan karena dia beroperasi layaknya kendaraan biasa. Kami lagi cari cara untuk itu. Kalau ada perusahaan taksi yang keberatan ya wajar-wajar saja karena mereka kan ada izin dan bayar pajak," kata Akbar.

Akbar menegaskan Dishub DKI bakal menindak taksi Uber yang saat ini tengah beroperasi. Namun, lanjut dia, saat ini Dishub tengah mempelajari kendaraan pribadi yang digunakan taksi Uber. Kendaraan pribadi milik Uber tersebut sangat mirip dengan kendaraan pribadi.

"Tapi menindak mereka ini tidak mudah. Karena mereka kan mobil biasa, terus ada kesepakatan dengan penumpangnya. Jadi kan sulit untuk menindaknya. Uber ini belum memiliki izin. Kalaupun dia punya kerja sama dengan pihak pengelola angkutan, itu yang kami mau cari tahu," ujarnya.