Merdeka.com - Komisi B DPRD DKI menyetujui tarif integrasi antar moda transportasi mencakup LRT, MRT, dan TransJakarta sebesar Rp10.000. Namun subsidi tarif tiga moda transportasi itu perlu diaudit khusus.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menjelaskan pandangannya terhadap audit pemberian subsidi atau public service obligation (PSO) di program tarif integrasi. Menurut Gilbert, belum ada kejelasan mengenai jumlah penerima program tarif integrasi ini.

"Saya melihat subsidi tersebut perlu audit khusus, karena membengkak terus dan tidak jelas siapa yang terima," kata Gilbert, Kamis (9/6).

Hal lainnya yang menjadi sorotannya adalah kemandirian BUMD, khususnya transportasi, terhadap budgeting. Sebab selama ini menurut dia, BUMD bidang transportasi kerap membebani APBD, alih-alih memberi kontribusi fiskal.

Dia mengaku skeptis terhadap penjelasan Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo saat rapat bersama Komisi B pada Selasa (7/6), yang menyampaikan bahwa alokasi beban APBD untuk PSO akan turun seiring dengan program tarif integrasi MRT LRT dan Transjakarta.

"Kita lihat tahun depan, dampaknya pasti membengkak. Tetapi komisi B mengatakan rekomendasi tanpa kejelasan mengenai proyeksi PSO, maka akhirnya ditambahkan sepanjang tidak menambah PSO tahun berikutnya," pungkasnya.

Rekomendasi DPRD DKI

Berikut rekomendasi Komisi B DPRD DKI terkait tarif integrasi disampaikan dalam rapat komisi pada Selasa (7/6). Pertama, menyetujui pelaksanaan tarif integrasi karena mendukung keterpaduan moda transportasi antara BRT LRT dan MRT Jakarta, sepanjang tidak menambah beban APBD melalui PSO (public service obligation). Jika terjadi penambahan PSO akan diputuskan di Komisi B.

Kedua, tarif integrasi yang disetujui sebesar Rp10.000 dengan masa percobaan 6 bulan sejak ditetapkan dan akan dievaluasi setiap 6 bulan selama 1 tahun untuk mengetahui dampak implementasi paket dari integrasi terhadap nilai masyarakat menggunakan model transportasi massal

Ketiga, jumlah warga masyarakat pengguna/penerima manfaat paket tarif integrasi wajib dilaporkan setiap 6 bulan sekali selama 1 tahun dengan pemisahan data masyarakat pemuda tarif integrasi ber-KTP DKI Jakarta dan ber-KTP non Jakarta

Keempat, memberikan fasilitas gratis tiket integrasi kepada 16 kelompok masyarakat pengguna BRT dan MRT Jakarta yang terdiri dari; PNS DKI, pensiunan DKI, pegawai kontrak DKI, penerima KJP, karyawan swasta tertentu, penghuni rumah susun , KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin, anggota TNI , pormis, veteran, penyandang disabilitas, lansia, marbot masjid, PAUD, jumantik, tim penggerak (PKK), dan koster gereja.

Sementara itu, pihak eksekutif yang berkaitan dengan program tarif integrasi ini, menjelaskan kepada merdeka.com bahwa saat ini masih dilakukan verifikasi data. Sebab, pada tarif integrasi, sistem pembayaran berbasis account base, berbasis NIK. Artinya, hanya warga DKI dengan kriteria tertentu yang dapat menikmati tarif integrasi sebesar Rp10.000 selama 3 jam.

Lagipula, eksekutif itu juga menyampaikan bahwa meski Komisi B telah setuju program tarif integrasi, akan ada rapat lanjutan dengan Komisi C terkait bujeting.

"Minggu depan bisa disampaikan soal berapa jumlah PSO-nya, karena sekarang masih dalam verifikasi karena ini kan berbasis NIK," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo memastikan infrastruktur sudah terpasang di halte-halte moda yang menjadi cakupan integrasi. Sebab, sejak September 2021, imbuhnya, perusahaan yang terlibat dalam layanan tarif integrasi sudah melakukan pemutakhiran sistem di setiap halte.

"Ada beberapa contohnya, di gate MRT maupun di LRT ada tambahan readers sehingga dia bisa membaca kartu juga bisa membaca QR code aplikasi karena sekarang Ini disetujui tentu akan ada dua pola pembayaran," ujar dia.

Dalam pemaparan Dinas Perhubungan, tarif integrasi sebesar Rp10.000 merupakan tarif maksimal. Skema pemotongan tarif yaitu, saat penumpang tap in pada halte moda transportasi pertama akan dikenakan biaya boarding sebesar Rp2.500. Kemudian, tarif untuk per kilometer dikenakan biaya Rp250. Tarif integrasi berlaku selama 3 jam. Di atas dari 3 jam, penumpang akan membayar tarif normal.