Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Fraksi PDIP Jakarta memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta (Kadisdik) Nahdiana beserta jajaran terkait aduan intoleransi di lingkungan sekolah. Selain itu, pihaknya juga memanggil Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menguraikan tiga jaminan yang dijanjikan Kepala Disdik terhadap aduan intoleransi di lingkungan sekolah. Tiga jaminan dari Disdik, salah satunya ialah jaminan terhadap tumbuh dan kembang keberagaman di sekolah.

"Alhamdulillah tadi dari penjelasan Bu Kadis kita mendapatkan tiga jaminan ya, jaminan pertama bahwa Dinas Pendidikan Jakarta menjamin tumbuh dan berkembangnya keberagaman di sekolah," kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/8).

Kedua, Disdik DKI menjamin tidak akan ada lagi pemaksaan terkait dengan atribut-atribut keagamaan di sekolah. Selain itu, Disdik juga menjamin kenyamanan jalannya pendidikan di sekolah.

"Kedua ada jaminan tidak ada lagi pemaksaan terkait dengan atribut-atribut di sekolah, dan disamping itu juga ada jaminan bahwa kenyamanan jalannya pendidikan di sekolah bisa tercapai dengan baik," jelas Gembong.

Terakhir, Gembong memaparkan bahwa Disdik menjamin akan memberikan sanksi tegas kepada guru intoleran di sekolah. Sanksi tegas nantinya juga berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI khususnya di bidang Pendidikan.

"Ketika ada pelanggaran dari aparatur pemprov dki bidang pendidikan yang melakukan penyimpangan dari ketentuan maka kepala dinas akan memberikan sanski tegas terhadap oknum yang bersangkutan," terang dia.

Gembong menegaskan Fraksi PDIP DKI bakal terus memonitoring aksi intoleransi di sekolah ini. Menurut Gembong, masalah intoleransi menjadi persoalan yang harus diperhatikan semua pihak.

"Menjadi tanggung jawab kita bersama agar dunia pendidikan Jakarta kita harapkan mampu menjadi laboratoriumnya keberagaman di DKI Jakarta," ucap Gembong.

Namun, terkait jenis sanksi yang akan diberikan kepada oknum guru intoleran, Gembong menyatakan menyerahkan sepenuhnya hal tersebut sesuai dengan aturan ASN yang ada. Sanksi itu kata dia, bisa berupa peringatan hingga mutasi.