Merdeka.com - Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta mengaku telah mengerjakan Tahap A dari mega proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dengan melakukan peninggian tanggul laut sepanjang 5 kilometer (km). Namun, PU harus mengerjakan tanggul tersebut sepanjang 8 km, sehingga masih tersisa 3 km sesuai dengan yang diwajibkan.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PU DKI, Robert Rajagukguk mengatakan pengerjaan Tahap A NCICD yaitu penguatan tanggul laut pantura sepanjang 63 km dibagi menjadi tiga bagian. Yakni, penguatan dan peninggian tanggul laut sepanjang 30 km menjadi kewenangan pemerintah pusat, 8 km menjadi bagian Pemprov DKI dan 25 km menjadi kewajiban pengembang yang mereklamasi 17 pulau.

"Kami sudah petakan dan konsultasikan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk mengetahui area pengembang. Karena kami tidak masuk ke dalamnya. Dalam pengerjaan tahap A ini, Pemprov ada wasitnya, yaitu NCICD," ujar Robert kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/9).

Menurut Robert, kewajiban Pemprov DKI dalam tahap A ini adalah menyelesaikan peninggian dan penguatan tanggul sepanjang delapan kilometer. Hingga saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang menyelesaikan master plan NCICD, sehingga belum bisa dilaksanakan Tahap A.

"Sampai sekarang Kemenko Ekonomi sedang menyelesaikan masterplannya. Memang kewajiban DKI menguatkan tanggul sepanjang 8 kilometer. Tapi karena masterplannya belum selesai, maka tahap A belum bisa dikerjakan," kata dia.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir Dinas PU DKI Heria Suwandi mengatakan kewajiban Pemprov DKI meninggikan dan menguatkan konstruksi tanggul sepanjang 8 kilometer. Tetapi berdasarkan fakta di lapangan, Pemprov DKI tinggal mengerjakan sepanjang 3 kilometer.

"Dari awal memang kewajibannya 8 kilometer. Tetapi kenyataannya di lapangan kita hanya mengerjakan 3 kilometer saja. Total yang harus dikerjakan sepanjang 33 kilometer, diantaranya 8 kilometer kewajiban kita, sedangkan sisanya kewajiban pengembang, seperti Ancol," kata Heria.