Merdeka.com - Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta mengklaim tidak ada anggaran yang terkoreksi di dinasnya. Karena hampir semua kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 bisa dilaksanakan.

"Anggaran apa ya, rasanya tidak ada (anggaran yang terkoreksi)," ungkap Kepala Dinas PU DKI Jakarta Manggas Rudi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/4).

Ia menambahkan, semua mata anggaran yang sudah diajukan bisa dijalankan. Namun saat ini, pihaknya sangat bergantung pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI Jakarta. Karena sejauh ini Dinas PU telah mengajukan beberapa kegiatan ke ULP untuk dilelang. Sementara ketika ditanya mengenai target penyerapan anggaran, dirinya juga menggantungkan dengan ULP.

"Ya kita tunggu ULP. Kami misal mau lari nih, cuma ULP-nya belum bergerak, mau apa," jelasnya.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang ditemukan dalam Pagu Anggaran Dinas PU tahun 2014. Ada beberapa mata anggaran yang di lock atau dikunci, artinya kegiatan tidak bisa dijalankan.

Dari penelusuran merdeka.com, sedikitnya ditemukan sebanyak 10 mata anggaran yang dikunci. Salah satunya adalah Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari-Blok M lanjutan dengan anggaran Rp 10 miliar. Seperti diketahui, pembangunan JLNT tersebut telah rampung sejak awal 2013 lalu.

Anggaran lainnya yang juga dikunci yakni anggaran manajemen konsultan untuk memonitor kegiatan satgas di 42 Kecamatan sebesar Rp 500 miliar, anggaran perencanaan sistem pompa angke Rp 2,5 miliar, serta anggaran pemeliharaan dan operasional pompa stasioner, pompa mobile, Pintu Air dan saringan sampah sebesar Rp 15,5 miliar.

Kemudian anggaran operasional dan pemeliharaan saringan sampah pada inlet pompa sebesar Rp 5 miliar, anggaran koordinasi dan relokasi jaringan utilitas lintas sektor instansi sebesar Rp 300 juta, anggaran belanja alat tulis kantor sarana teknologi informasi UPT ALKAL segar Rp 50 juta.

Selain itu juga anggaran pelaksanaan pengukuran dan pengujian laboratorium sebesar Rp 2,12 miliar, anggaran untuk pemeliharaan tidak terprediksi di Kanal Banjir Timur (KBT) sebesar RP 3 miliar, serta anggaran belanja alat tulis kantor sarana teknologi informasi UP Teknologi Informatika Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 100 juta.