Dinas Perumahan DKI diminta perbaiki gedung DPRD DKI yang rusak
Merdeka.com - Sekretaris DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede mengatakan kerusakan gedung DPRD DKI Jakarta merupakan tanggung jawab Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta. Pasalnya, pembangunan gedung pemerintah dan DPRD merupakan kewajiban dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta.
"Saya kira itu mesti di perumahan. Ini kan tanggung jawab dinas perumahan dan gedung pemerintah, bukan kami yang bangun soalnya," ujar Mangara saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (29/9).
Sebelumnya, bangunan baru yang dipakai 2 tahun masih memiliki kualitas baik dan prima. Tapi tidak dengan Gedung DPRD DKI Jakarta yang baru diresmikan sekitar tahun 2012 lalu, kini mengalami banyak kerusakan.
Pantauan merdeka.com, di Gedung DPRD DKI, Jumat (26/9), kerusakan terlihat di beberapa titik. Mulai dari plafon yang menganga dan jebol, kaca tak kilat, tombol lift longgar, lantai lift retak, kloset duduk yang terlihat seperti sudah barang lama dan air pada tombol flush tidak berfungsi dengan baik.
Kerusakan-kerusakan itu sudah lama terjadi. Namun sampai hari ini, belum ada tanda-tanda akan diperbaiki.
"Ruangan rapat fraksinya atapnya bocor, kalau hujan airnya rembes dan karpet di lantai pasti becek," kata seorang pengamanan dalam (Pamdal) yang berjaga di lantai 8, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (26/9).
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaBawa Mobil Dinas ke Puncak dan Buang Sampah Sembarangan, Kasetpel Dishub DKI Dinonaktifkan
Heru menyebut, selama dua bulan juga Agustang tidak akan memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai pegawai Dishub DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPengecekan Gedung RSUD Sumedang Belum Rampung Usai Gempa, Ratusan Pasien Ditempatkan di Tenda Darurat
Pemerintah masih melakukan pemeriksaan kondisi gedung rumah sakit pasca rentetan gempa pada Minggu (31/12).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Diberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024
Usai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya
Baca SelengkapnyaPolisi Kerahkan 2.304 Personel Kawal Demo Kepala Desa di Depan Gedung DPR
Personel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung.
Baca SelengkapnyaASN DKI Jakarta Dilarang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Sanksi Diterima Jika Melanggar
Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca Selengkapnya15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI
74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca Selengkapnya