Dinas Pendidikan DKI Jakarta Didesak Segera Terbitkan Kebijakan PPDB 2021
Merdeka.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Basri Baco meminta Dinas Pendidikan segera menyampaikan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021. Hal ini untuk mencegah adanya kegaduhan seperti PPDB pada tahun sebelumnya.
"Jangan mepet sekali, harus juga ada sosialisasi yang masif kepada sekolah dan pihak sekolah," ujar Basri, Jumat (16/4).
Politikus Golkar itu menuturkan, kesalahan Dinas Pendidikan pada PPDB 2020 adalah implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). Sebab menurutnya, jika dibandingkan dengan PPDB di wilayah lain tentang jalur zonasi, Jakarta tidak sesuai dengan Permendikbud.
"Sekarang mereka lagi menggodok yang akan dituangkan nanti mungkin tidak pakai SK atau Kepala Dinas, tetapi pakai Pergub," ujarnya.
Basri mengatakan perbedaan aturan PPDB melalui SK dengan Pergub yaitu tidak ada penerapan jarak di seleksi pertama. Kebijakan jarak dipersempit ke skala RT hingga RW dan Kelurahan.
"Ini yang akan mereka terapkan dan sudah mendapat persetujuan dari Komisi E kemarin," tandasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar pede hengkangnya ratusan anggota organisasi sayap PDIP pasca Ara mundur tidak berpengaruh terhadap suaranya di Jabar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaJika Ganjar melakukan blusukan masyarakat berbondong-bondong hadir
Baca SelengkapnyaPenggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaIda bersyukur bisa lolos ke DPR setelah bertarung di Dapil II DKI. Menurutnya, PKB saat ini masih fokus ke pemilu legislatif.
Baca SelengkapnyaTim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud mengajak partisipasi rakyat Indonesia mengungkap kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya