Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dinas DKPKP Sebut Daratan Reklamasi Diatur RTRW, Lautan Diatur RZWP3K

Dinas DKPKP Sebut Daratan Reklamasi Diatur RTRW, Lautan Diatur RZWP3K Proyek reklamasi Pulau D pasca disegel Pemprov DKI. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (DKPKP) Darjamuni menjelaskan, aturan terkait tata ruang dan wilayah (RTRW) reklamasi tidak akan dipisah dengan RTRW daratan DKI Jakarta.

Saat ini, 4 dari 17 Pulau Reklamasi yang sudah dibangun akan dimasukan sebagai daratan Jakarta dan diubah nama menjadi Pantai Kita, Pantai Maju, dan Pantai Bersama. Keempatnya juga tidak lagi disebut sebagai pulau karena dianggap merupakan bagian dari daratan Jakarta.

"Kalau yang sudah eksis sekarang itu sudah daratan dan diatur RTRW. Nah kami kemarin setelah akan diajukan lagi, kami akan mengubah peta itu," kata Darjamuni di Balai Kota, Jakarta, Rabu (19/6).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memilih melakukan ini guna menindaklanjuti keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mencabut dua raperda yang dibuat pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

Yaitu, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura Jakarta) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Pada masa kepemimpinan Ahok, pengaturan RTRW Pulau Reklamasi direncanakan menggunakan landasan RTRKS Pantura Jakarta. Kemudian, berbeda dengan RTRKS Pantura Jakarta, RZWP3K tetap direvisi dan dikirimkan ke DPRD DKI, tetapi untuk mengatur laut.

"RZWP3K benar-benar ruang perairan yang kita tata. Misalnya, orang akan bangun di perairannya kita lihat apa sesuai dengan peruntukannya baru kita rekomendasikan," jelasnya.

MASUK REVISI

Selain itu, aturan terkait RTRW Pulau Reklamasi rencananya akan dimasukan dalam revisi Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah menyampaikan, pembahasan revisi tersebut baru akan dilangsungkan pada peninjauan kembali (PK) RDTR tahun ini.

"Makanya ini kan belum dibahas. Agenda terdekat kita dengan DPRD [adalah] PK, peninjauan kembali," tukasnya.

Reporter: Ratu Annissa Suryasumirat

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.

Baca Selengkapnya
Reaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Reaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Agus Rahardjo Dipolisikan usai Ungkap Intervensi Jokowi, PDIP: Buktikan Dengan Tes Kebohongan

Agus Rahardjo Dipolisikan usai Ungkap Intervensi Jokowi, PDIP: Buktikan Dengan Tes Kebohongan

PDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan Anggota DPD AWK

Presiden Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan Anggota DPD AWK

Keppres tersebut telah ditandatangani Kementerian Sekretariat Negara Deputi Bidang Administrasi Aparatur Nanik Purwanti.

Baca Selengkapnya
Dinas Perdana, AHY Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Lokak di Sulut

Dinas Perdana, AHY Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Lokak di Sulut

AHY mengatakan ingin meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR/BPN yang ada di daerah.

Baca Selengkapnya
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Istri Pindah ke IKN Juli 2024: Saya Mau Duluan Sebelum Presiden

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Istri Pindah ke IKN Juli 2024: Saya Mau Duluan Sebelum Presiden

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya