Merdeka.com - FS, PNS DKI, merasa dicurangi terkait hasil ujian lelang jabatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. FS telah mengadukan hal tersebut ke Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

FS pernah menjadi calon kuat Kepala Dinas Damkar dan PB DKI Jakarta gagal bersaing dengan Subejo (Kadis Damkar dan PB saat ini). Aduan itu dia sampaikan lewat SMS.

"Sabar, surat undangan sudah dikirim dan pejabatnya sudah dilantik. Yang memiliki kompetensi pasti bisa bertahan dari pada yang melalui jalur permainan. Kita tunggu 3 bulan ke depan. Saya pasti rombak lagi," jelas Ahok dalam pesan singkat yang dikirim ke telepon seluler FS.

Sementara itu, AK salah satu rekan FS, memiliki pendapat yang sama dengan FS. Saat dihubungi, AK dengan semangat mendukung program andalan Ahok ini. Namun ia juga menyayangkan adanya sejumlah permainan Dinas Damkar dan PB DKI Jakarta.

"Saya pikir, kalau sudah ada permainan dari dasar, kenapa harus ada lelang kalau akhirnya penentuan posisi esselon III dan IV ada di Kepala Dinas? Coba dipikir deh," jelasnya.

AK pun menilai, pemilihan Kadis Damkar dan PB dalam penentuan jabatan struktural tidak objektif. "Kalau kita ikut ujian, lalu dinyatakan nilai tertinggi (merujuk FS), kok bisa dia (FS) dan saya juga tidak dipakai? Ini kenapa?," kesal AK.

Diskriminasi yang dimaksud AK ialah, meski pengumuman lelang jabatan usai dan pejabat sudah dilantik Jumat (2/1) lalu, hingga kini, di Dinas Damkar dan PB, orang-orang yang dinyatakan tidak lulus belum diketahui akan ditempatkan di mana.

"Seluruh instansi yang bernaung di Pemprov DKI. Jakarta, Senin (5/1) yang lalu, pejabat yang dinyatakan tidak lulus telah dipanggil Kadis masing-masing. Namun khusus di Damkar, hingga hari ini kita belum diundang mau ditempatkan di mana. Jangan lantaran saya, FS dan beberapa teman lain lagi bukan asli Damkar, kita nggak dipakai di sana. Saya yakin, kemampuan saya dan jam terbang saya jauh di atas pejabat Damkar yang ada. Boleh diuji!," tegas AK.

Perlu diketahui, FS bukan asli dari Dinas Damkar, ia berasal dari Satpol PP yang ditempatkan ke Damkar saat lelang jabatan dilakukan Gubernur sebelumnya. Sedangkan AK, dari Departemen Perindustrian, yang ditempatkan di Damkar saat lelang jabatan pertama kali diusung Joko Widodo (Kini Presiden RI).

Sementara itu, Sugeng Wiyono membantah tudingan dua PNS Damkar di atas. Menurutnya, Kadis Damkar tidak pernah mengadakan try out maupun mengutip iuran. "Kalau pun ada yang ikut try out atas semacamnya, itu atas kesadaran pribadi tidak ada dikoordinatori. Apalagi sampai memungut biaya," jelasnya singkat.

Namun, tanggapan berbeda diperlihatkan oleh Kepala Dinas Damkar dan PB DKI. Jakarta, Subejo. Saat dihubungi oleh wartawan dirinya tidak memberikan jawaban, begitu juga saat pesan singkat dilayangkan ke telepon seluler miliknya.