Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan semua jajaran SKPD dan anggota DPRD Jakarta di rumah dinasnya Jl Suropati, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu banyak hal yang dibahas. Salah satunya menyamakan persepsi dan pandangan mengenai persoalan program unggulan Jokowi yang terdapat dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS).

"Membahas berbagai macam hal, agar sumbatan-sumbatan yang tidak perlu dapat diselesaikan. Ini hanya komunikasi saja," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana usai mengadakan pertemuan tertutup dengan Jokowi, Selasa (4/12) malam.

Pria yang akrab disapa Sani ini menambahkan, dalam pertemuan tadi juga dibahas soal kelanjutan pembangunan transportasi massal MRT dan Monorail. Khusus mengenai MRT, kata Sani, semua keputusan berpulang kepada Jokowi terus melakukan lobi ke Menkeu Agus Martowardojo

"Monorail juga dibahas. Soal MRT, itu bagus tinggal di Menkeu saja. Kita mendukung agar beban ini lebih ringan," jelasnya.

Dalam pertemuan yang sama, Jokowi mengatakan segera memanggil Dirut Bank DKI pada Rabu (5/12) besok. Jokowi akan memberikan saran sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai bank daerah itu.

"Besok saya mau ketemu,saya akan memberi saran-sarannya. Kita ingin memberikan target-target tertentu, yaitu sisi pelayanan yang baik, cara membangun jaringan, dan fokus segmen yang dituju seperti apa," ujar Jokowi.

Mantan wali kota Solo itu ingin penjelasan rinci dari pihak bank perihal pemanfaatan suntikan dana yang mencapai ratusan miliar. Dalam pertemuan nanti, Jokowi juga meminta loket Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank DKI ditambah.

"Nanti diharapkan ATM terpasang di semua pasar, terus cabang-cabang di semua pasar ada, tapi yang terpenting targetnya terpenuhi," jelasnya.

Jokowi mengaku esok akan memberi masukan kepada pihak Bank DKI untuk memberikan sisi pelayanan yang baik, membangun jaringan, dan fokus terhadap segmen yang dituju.

Seperti diketahui, dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) penyertaan modal ke bank DKI sebesar Rp 450 miliar dengan IPO senilai Rp 900 Miliar. Namun, hal ini masih dipertanyakan oleh DPRD karena belum jelas akan dipakai untuk apa.