Merdeka.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat DKI Jakarta Mujiyono mengaku sudah menentukan satu nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Anies Baswedan setelah masa jabatannya habis.

“Sudah ada orangnya, tapi entar dulu tiga hari lagi,” kata Mujiyono ketika ditemui di perayaan Hari Ultang Tahun (HUT) ke-21 Demokrat di Jakarta Selatan, Jumat (9/9).

Lebih lanjut, calon Pj yang ditentukan oleh Demokrat ini dianggap menguasai Jakarta dan merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.

“Saya kasih clue. (Orangnya) yang lebih menguasai Jakarta adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Perwakilan pemerintah pusat di daerah selain komunikatif dan seterusnya (karena) lebih mengenal wilayah,” tambah Mujiyono.

Mujiyono juga mengatakan, pihaknya hanya mengantongi satu nama sampai sejauh ini. “Kan fraksinya ada banyak, nanti dari Demokrat usulkan siapa-siapa. Sementara itu lah (dari Demokrat) kecuali ada yang dateng ke kita menyampaikan ‘Nanti kalau saya jadi Pj, begini-gini’,” kata Mujiyono.

Meski demikian, Mujiyono menyadari bila keputusan PJ Gubernur DKI tetap berada di tangan Presiden Jokowi. Dia menyinggung kebiasan Jokowi memilih figur yang belum ramai di pemberitaan.

“Pak Presiden kita itu kadang-kadang susah ditebak. Kalau di luar ramai kayak Pak Heru dan seterusnya, enggak yakin tuh saya malahan kalau diramein begitu. Biasanya yang sepi-sepi ah, ini yang enggak berisik. Kan beda selera, otoritasnya ada di Pak Presiden. Kalau diminta untuk usulkan ya punya lah kriteria, kriterianya adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah,” kata Mujiyono.

Sejauh ini, sudah ada tiga nama yang beredar menjadi calon Pj Gubernur DKI. Pertama, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Kedua, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah DKI Jakarta periode 2008-2013 Juri Ardiantoro. Ketiga, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali.

Sebagai informasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPRD DKI Jakarta dapat mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo. Nantinya, keputusan akhir berada di tangan presiden.