Merdeka.com - Sebentar lagi odong - odong bakal jadi bagian dari cerita sejarah perjalanan Ibu Kota Jakarta. Keberadaannya tergilas aturan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melarang operasional odong - odong di jalanan Jakarta. Lalu, bagaimanakah nasib mereka yang menggantungkan hidup dari putaran roda odong - odong?

Asep, salah satunya. Warga Cipinang, Jakarta Timur, ini sudah 15 tahun mengais rezeki dari putaran roda odong - odong. Hasilnya selama ini ditabung dan dijadikan modal awal untuk pembuatan odong - odong.

Menurut pengakuannya, untuk membuat satu odong - odong membutuhkan biaya Rp 3 juta. Jika dijual seharga Rp 5 juta. "Soalnya kan kita buat bayaran yang ngerjainnya juga, ngerjainnya berapa hari. Belum lagi kadang dibuatnya sampai 3 minggu, kan ngebayar pengrajinnya lagi," kata Asep.

Odong - odong sanggup membawa penumpang 15 - 20 orang. Karena itu Asep memperhatikan kualitas odong - odong. Mulai dari suspensi, pintu lengkap dengan kuncinya. "Ada yang pesan odong - odong yang tidak pakai pintu biar simple katanya, saya cuma bilang kalau ada sesuatu saya tidak mau tanggung jawab karena yang saya bikin itu harus safety."

Odong - odong biasanya berkeliling kampung dan menjadi hiburan bagi anak - anak. Tidak jarang, sang ibu pun ikut serta menemani anaknya. Cukup merogoh Rp 3.000 - Rp 5.000, penumpang bisa mengelilingi kampung selama 30 menit.

Menurut pengakuan Asep, penghasilan bersih dari 1 unit odong - odong bisa melebihi UMP Jakarta. "Mungkin ada yang seharian dapat Rp 150.000, ada yang dapat Rp 200.000. Kalau tiap hari narik kan sebulan bisa dapat Rp 5 - 6 juta." kata Asep.

Pengendara odong - odong juga diwajibkan memiliki sim dan juga surat - surat kelengkapan odong - odong. Termasuk harus rajin membayar pajak tahunan.

Kebijakan PemProv DKI sempat membuat pengrajin odong - odong menjadi resah. Asep hanya bisa pasrah mengikuti aturan pemerintah.

"Sementara sih masih berjalan kayak biasa aja ya, karena saya bikin odong - odong juga membantu pekerjakan orang yang masih nganggur. Apalagi penghasilan nariknya lebih dari UMP Jakarta. Lebih kebantu lagi".

Asep berharap, jika Pemerintah melarang odong - odong, ada solusi untuk lapangan pekerjaan kepada pengrajin odong - odong.

Dinas Perhubungan Jakarta melarang keberadaan odong-odong mengaspal di jalanan Jakarta. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, pelarangan tersebut didasarkan pada aturan hukum.

"Sesuai Undang-undang nomor 22 Tahun 2009, kemudian Peraturan Pemerintah 55, PP 74, dan terakhir Perda 5 tahun 2014, itu tidak diperbolehkan," kata Syafrin di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (27/10).

Syafrin menyebutkan, dalam UU Nomor 22 dikatakan, setiap kendaraan bermotor yg ada di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sebagaimana yang telah ditetapkan. Kata Syafrin, dari sisi badan kendaraan dan bentuknya, odong-odong tidak layak.

"Oleh sebab itu, kita ingin menghadirkan transportasi yg selamat, aman dan nyaman bagi masyarakat. Sekarang kan Jak Lingko itu masih gratis dia. Masyarakat kenapa tidak memilih itu kalo itu ada," ucapnya.

Reporter magang: Abyan Ghafara Andayarie