Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan lahan PT Jakarta International Expo (PT JIExpo) merupakan milik Sekretariat Negara sebagai penyerta modal. Sedangkan, Pemprov DKI, Setneg dan pengusaha Edward Soeryadjaya sebagai pengelolanya.

"Jadi, lahan itu punya Sekretariat Negara sebagai penyertaan modal ke Jepang pas sejarahnya dulu. DKI, Setneg, dan pengusaha Edward Soeryadjaya yang bertugas mengelola kawasan itu," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (14/6).

Edward yang merupakan pemilik Ortus Holding dalam PT Jakarta International Trade Fair Corporation memfungsikan kawasan tersebut sebagai kawasan Meeting, Incentives, Conferencing, Exhibition (MICE). Tetapi, saat krisis moneter yang melanda Indonesia, PT JITF dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Selanjutnya, tahun 2003 kawasan tersebut dibeli oleh PT JIExpo yang pemiliknya adalah keluarga Murdaya Poo dan PT Jakarta Propertindo. Namun, tahun 2005, PT JIExpo mengambil alih pengelolaan PT JITF.

"Pas lagi kesusahan sistem moneter, sempat disita tanahnya terus dilelang. Nah, yang membeli keluarga Murdaya Poo. Seharusnya kalau dia beli itu, bukan beli lahan kan? Tanah itu kan milik Setneg, tapi JIExpo menganggap itu hartanya mereka kan? Ya sudah saya enggak tahu akhirnya seperti apa," jelasnya.

Sejak 2003 PT JIExpo sekaligus sebagai pelaksana penyelenggaraan Jakarta Fair. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12/1991 menyebutkan PT JIExpo sebagai penyelenggara PRJ dan menjadikan arena Kemayoran sebagai lokasi penyelenggaraan.

Mantan anggota Komisi II DPR ini mengatakan, PT JIExpo merupakan salah satu BUMD yang memberikan deviden kecil untuk DKI. Sebab, Pemprov DKI Jakarta hanya memiliki 13,25 persen saham dari pemberian PT JIExpo.

"BUMD di kita juga kecil, cuma 13 persen. Saham goodwill yang mereka kasih ke kita. Padahal, DKI kasih izin pembangunan, dan Perda JIExpo juga DKI yang buat," katanya.

Semenjak Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ingin berupaya mengembalikan konsep PRJ seperti konsep awal di zaman Ali Sadikin. Karena Jokowi tidak mempermasalahkan kawasan Kemayoran yang dimiliki PT JIExpo tersebut.

"Iya. Saham goodwill mereka dia kasih. Makanya bisa saja kita lepas. Dia bikin expo, bikin saja. Sudah enggak ada untung. Kalau mau expo bukan cuma JIExpo. Semua juga bisa bikin expo. Pameran mobil, kita mah untung-untung parkir, wisatawan datang. Untung seperti itu saja," terangnya.

Untuk diketahui, PRJ awalnya diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas) berkat ide mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Lantaran peminatnya terus bertambah, pada tahun 1992, pelaksanaan PRJ dipindah ke Kemayoran. Sebab, kawasan Monas seluas tujuh hektare hanya mampu menampung sekitar 1,4 juta pengunjung. Sedangkan di kawasan Kemayoran mencapai 44 hektare dengan perkiraan pengunjung bisa lima kali lipat dari pengunjung Monas.