Cara Jokowi rombak manajemen angkot untuk cegah kriminalitas

Merdeka.com - Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dibuat pusing dengan karut marutnya manajemen pengelolaan angkutan umum dan angkutan kota di Jakarta. Jokowi semakin heran kenapa keadaan seperti ini dibiarkan terlalu lama hingga masalah menjadi kompleks.

Beberapa permasalahan di angkutan umum, coba Jokowi petakan. Mulai dari armada yang tak laik jalan, dikelola perorangan, banyak sopir tembak, hingga banyaknya bahaya yang mengincar penumpang.

Kasus terakhir terkait keamanan penumpang di angkot terjadi sepekan lalu. Seorang penumpang wanita bernama Annisa Azwar yang juga mahasiswa UI nekat melompat ke luar saat angkot yang ditumpangi masih berjalan.

Annisa seperti menyadari tengah menjadi inceran kejahatan karena sopir terus melaju saat dia minta berhenti dan jalan yang dilalui bukan yang biasanya dilewati. Refleks ingin menyelamatkan diri, dia pun melompat tanpa pikir panjang hingga membentur aspal.

Prihatin dengan banyaknya aksi kriminal dan belajar dari kasus Annisa, Jokowi makin getol berniat memperbaiki angkutan umum di Jakarta.

Di awal pemerintahannya, Jokowi akan meremajakan angkutan umum yang menggunakan armada bus sedang seperti Kopaja dan Metromini. Nantinya sistem Kopaja dan Metromini dibuat lebih eksekutif, seperti ber-AC, kursi lebih empuk, bebas pengamen atau pedagang, dan bisa masuk dan berhenti di shelter busway. Dengan segala fasilitas itu, nantinya tarif yang dikenakan memang lebih mahal.

Selain itu, Jokowi juga akan membatasi jumlah angkot yang bernaung dalam Koperasi Wahana Kalpika (KWK). Angkot-angkot itu dinilainya terlalu menyemut hingga membuat macet Jakarta makin parah.

Mereka menolak Perda Transportasi. Sopir menilai revisi Perda tersebut mengancam mata pencarian mereka.

"Hari ini hanya 2.000 armada, baru seperkecil dan sepertiga, padahal jumlah armada mikrolet seluruh Jakarta 18 ribu. Terus mikrolet ini mau dijadikan Badan Usaha Daerah, bagaimana kelangsungan koperasi dan perusahaan-perusahaan," keluh para sopir.

Cara lain Jokowi menata angkot di Jakarta adalah mengambil alih Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Jakarta (PPD). "Kenapa mau ambil PPD, karena itu juga," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (11/2).

Jokowi menambahkan, jika PPD dipegang Pemprov maka pengawasan manajemen dan kontrol transportasi lebih mudah. Tak ada lagi yang angkot yang dikelola secara pribadi.

"Tidak hanya Metromini, Kopaja, angkot harus satu manajemen biar gampang pembinaan, kontrolingnya, ngecek macem-macemnya, ngecek sopir, ID, gampang. Kontrol rem mudah," jelasnya.

Jokowi menegaskan, pengambilalihan PPD hanya sebatas pengaturan manajemen. Hal ini sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi pengguna angkutan kota atau penumpang.

"Di situ hanya masalah pengaturan manajemen, bukan aturan kepemilikan. Kita enggak mau memiliki, untuk apa? Mereka perlu dimanage, dikelola, itu kepentingan manajemen," ujar Jokowi.