Merdeka.com - Pemerintah DKI Jakarta memastikan akan melakukan penggusuran terhadap area pemukiman warga yang berada di timur Waduk Ria Rio. Untuk merealisasikan itu, kantor Kecamatan Pulogadung telah memberikan surat peringatan kepada warga.

"Artinya warga diminta untuk segera meninggalkan lokasi tanah yang akan ditertibkan," ujar Camat Pulogadung, Teguh Hendarwan saat dihubungi wartawan, Selasa (27/8).

Menurutnya, tenggat waktu yang diberikan oleh Pemprov melalui Camat adalah tiga hari untuk meninggalkan rumahnya. Namun, bila warga tidak menggubrisnya, pihaknya akan melakukan tindakan tegas.

"Untuk itu kita kasih sampai dengan akhir Agustus. Kita tertibkan, dengan segala resiko menjadi tanggung jawab mereka. Itu konsekuensi dalam surat pemberitahuan itu," terangnya.

Sampai saat ini, sambungnya, pada prinsipnya warga setuju untuk direlokasi. Hanya saja, warga meminta besaran nominal tertentu.

"Ini perlu digarisbawahi, kompensasi itu kan kebijakan, tidak ada aturan yang mengatakan seperti itu. Jadi pihak PT Pulomas, ngasih besaran Rp 1 juta per kepala keluarga. Jadi gini, untuk relokasi itu kan terbatas, sementara ini masih tertampung ada 65 unit siap huni di Jalan Pinus, Aneka Elok. Kemudian, karena dalam dua bulan ini sedang renovasi juga ada dua ratus lebih. Sekitar dua bulan," jelasnya.

Oleh karenanya, Pemprov DKI akan memberikan kartu daftar tunggu dari Dinas Perumahan untuk menempati rusun. "Sudah dapat nomor nomornya nih, begitu relokasi selesai mereka masuk. Untuk sementara yang sudah masuk tadi kata kepala dinas ada 65 unit. Total semua berdasarkan data kita ada 350 KK," katanya.

Selain di Rusun Pinus, warga yang menempati bangunan liar di Waduk Ria Rio, juga akan direlokasi ke Cakung dan Jatinegara Kaum. "Prinsipnya mau, hanya soal besaran kompensasi. Mereka minta Rp 20 sampai Rp 30 juta per KK. Enggak mungkin lah. Padahal mereka sudah tinggal puluhan tahun enggak bayar pajak, enggak bayar sewa. Makanya kami ingin ingatkan juga pada masyarakat, jangan mudah terkecoh pada tanah murah," terangnya.

Sepengetahuan Teguh, dari ratusan warga yang mendirikan bangunan di kawasan waduk Ria Rio tidak ada yang memiliki sertifikat tanah.

"RT dan RW itu kan sebagai legalitas sebagai warga masyarakat. Enggak ada hubungannya dengan kepemilikan sama sekali. Malah mereka harusnya bayar pajak. Orang sewa aja bulanan bayar kok. Mereka ngerti kok, hanya suka cari pembenaran saja," tandasnya.