Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai belum berprestasi memimpin ibu kota. Mereka menganggap hampir setahun Ahok menjabat sebagai Gubernur hanya sekadar banyak wacana belaka.

Sehingga, belum ada realisasi dari pelbagai wacana Ahok yang menyebabkan masyarakat mulai gerah atas kinerja Ahok.

Atas hal itu, ahli Sosiologi Panji Anugrah menjelaskan bahwa tidak ada ukuran untuk menilai prestasi Ahok berhasil atau tidak memimpin Jakarta. Sebab, persoalan Jakarta begitu kompleks dan sulit diselesaikan semua.

Meskipun begitu, ia menyebut Ahok telah berhasil melakukan perubahan di segi sistem birokrasi dan pelayanan di Jakarta.

"Penilaian saya sangat subyektif, tapi kita tidak bisa melihat berhasil atau tidak karena persoalan di Jakarta begitu banyak. Meskipun begitu, Ahok berhasil melakukan perombakan reformasi sistem dari pelayanan dan birokrasi sebagai sesuatu yang positif. Kelebihan yang lain, dia juga bukan sosok yang banyak janji," kata Panji ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Kamis (8/10).

Panji pun meminta DPRD memiliki alasan yang jelas untuk membuktikan Ahok tak berprestasi untuk memimpin ibu kota. Menurutnya, bentuk kritikan DPRD hanya sekadar ungkapan sakit hati atas sikap Ahok yang tak mau bekerja sama dengan anggota dewan.

"Wajar kalau DPRD bilang begitu karena keduanya sudah sejak lama tak akur tetapi mereka harus punya dasar dan alasan kuat dengan menyebut Ahok tak mempunyai prestasi. Mengingat, Ahok tidak begitu memercayai anggota DPRD karena identik dengan kongkalikong, apalagi setelah kasus korupsi UPS. Perseteruan di antara keduanya memberikan kesan kalau DPR sensitif dan sakit hati dengan sikap Ahok," jelas Panji.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pihak DPRD tidak begitu menyukai berbagai tindak tanduk dari mantan Bupati Belitung Timur. Di antaranya dari keputusannya mengundurkan diri dari partai pendukung sampai keputusannya kembali mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di ibu kota pada Pilgub mendatang.

"Awalnya dari Ahok mengundurkan diri sebagai anggota partai Gerindra membuat konstelasi Koalisi Merah Putih (KMP) tidak simpatik. Adapula sikap skeptis Ahok yang tidak mau bekerja sama dengan anggota dewan. Serta, sikap antipartainya, yang diperkuat dengan pemilihan gubernur ke depan secara independen," jelasnya.