Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sampai saat ini belum mengetahui kapan dirinya akan dilantik. Dia memutuskan tidak berkirim surat kepada DPRD DKI Jakarta untuk menyelenggarakan sidang paripurna pelantikan.

Menurutnya, pengangkatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak ada kaitannya dengan DPRD DKI Jakarta. Ahok menegaskan, untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu berhenti dari posisinya saat ini.

"Itu seperti jebakan batman saja, jadi mereka mengharap aku mengajukan mundur dari Wakil Gubernur. Terus mereka teriak, 'Hore Ahok betul-betul enggak bisa jadi Gubernur lagi', makanya santai saja nunggu dilantik," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/10).

Dalam Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan pemilihan kepala daerah pasal 203, diatur mengenai pengisian jabatan kekosongan gubernur. Pasal itu mengatur tentang kekosongan Gubernur/Bupati/Wali Kota yang diangkat berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, yakni Wakil Gubernur/Wakil Bupati berhak menggantikan Gubernur/Bupati sampai akhir masa jabatannya sehingga Ahok dinilai berhak menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi, hingga Oktober 2017.

Ahok percaya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo segera melantiknya sebagai Gubernur DKI. Terlebih jika keputusan presiden (keppres) terkait pengangkatan Ahok menjadi Gubernur DKI terbit, maka otomatis jabatannya sebagai Wakil Gubernur berhenti.

"Saya enggak dilantik juga bagus kok, aku sekarang sudah pegang SK Presiden saya menjadi Plt Gubernur. Tandatangannya juga sudah gubernur bos, ngapain pusing," tutupnya.