Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menghilangkan dana honorarium PNS. Sebagai kompensasi, tunjangan kinerja daerah (TKD) mengalami kenaikan. Bahkan seorang lurah setiap bulannya bisa mengantongi Rp 33 juta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pemberian gaji tinggi ini harus berbanding lurus dengan kinerja mereka. Bahkan, PNS DKI Jakarta diwajibkan untuk mengisi laporan kegiatan yang dilakukan setiap harinya.

"Jadi cara mainnya keras ini. Loe sudah dapat gaji, loe enggak bisa nyuri. Mungkin senior yang biasa nyuri enggak puas dengan gaji ini, tapi yang junior yang bawah merasakan gaji seperti ini akan senang," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/1).

Dia menambahkan, dengan melakukan penerapan gaji tinggi ini, harapannya mampu menekan kecurangan yang dilakukan oknum pejabat DKI Jakarta. Dengan demikian, PNS yang kerjanya masih lambat akan segera distafkan.

"Jadi untuk mengatasi itu prinsip saya sederhana, jangan pernah takut menstafkan orang. Kalau bisa dibalikin daripada kami salah kasih dia kesempatan maling," terangnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, sudah ada beberapa orang yang dilantik pada 2 Januari 2015 lalu dicopot dari jabatannya. Namun dia enggan mengungkapkan siapa PNS DKI Jakarta tersebut.

"Seminggu yang baru dilantik juga ada yang sudah dicopot," tutupnya.