Merdeka.com - Kursi wakil gubernur DKI Jakarta menjadi polemik setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) naik jadi gubernur menggantikan Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi presiden mulai 20 Oktober. Gerindra dan PDIP saling klaim berhak duduk di kursi orang nomor dua DKI Jakarta.

Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengakui dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak diatur secara rinci tentang siapa pengganti kepala daerah jika yang bersangkutan mundur. Apalagi, jika partai pengusung kepala daerah tersebut pecah kongsi di tengah jalan.

"Memang norma hukum yang mengatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak mengatur lebih rinci mengenai calon wakil gubernur atau calon gubernur yang mundur atau berhenti di tengah jalan dan harus diganti partai yang mengusung saat Pilkada apabila partai pengusung itu pecah kongsi," ujar Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/8).

"Undang-Undang Pemerintah Daerah belum mengatur secara rinci gitu kan, kalau partai pengusung kepala daerah itu berhenti di tengah jalan bagaimana solusinya?" tanya dia.

Namun demikian, perihal posisi wakil gubernur DKI ini dia menilai, baiknya mengacu pada etika politik yang terjadi selama ini. Jika memang partai pengusungnya PDIP dan Gerindra saat Pilkada DKI Jakarta, maka yang berhak adalah kader partai pengusung Jokowi yang duduk sebagai wakil Ahok.

"Pemerintah daerah belum mengatur secara rinci, tapi secara etika politik, dalam kerja sama politik itu dapat kita bisa simpulkan partai politik adalah pasangan calonnya kepala daerahnya itu harus mempresentasikan dua orang yang mewakili sebagai kader Gerindra dan kader PDIP," tegas dia.

Jika nantinya wakil Ahok di DKI bukan dari PDIP, asas representasi parpol pemenang Pilkada DKI Jakarta pada 2012 lalu tidak terpenuhi.

"Nah, kemudian kalau hari ini posisi Pak Ahok yang akan naik jadi gubernur maka kader wakilnya ya harusnya dari PDIP agar representasi itu terwakili dalam kabinet gubernur Ahok dan penggantinya. Jika wagub bukan dari PDIP maka asas representatif wakil-wakil partai pengusung pada 2012 lalu tidak terpenuhi," pungkasnya.