Merdeka.com - Meski ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pihak sekolah melalui Komite Sekolah seringkali meminta berbagai sumbangan yang memberatkan para siswa.

Untuk mengurangi pungutan liar yang mengatasnamakan komite sekolah itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk memberikan rekomendasi ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membuat peraturan gubernur (pergub) yang jelas mengenai fungsi komite sekolah.

"Kami minta BPKD siapkan sebuah pergub yang jelas soal komite. Kalau mau pungut, berapa batasannya? Terus orang miskin yang sekolah di sana ditanggung atau tidak? Kalau lebih banyak orang kaya, kasihan dong yang miskin di sana. Itu sedang kita kaji," ujar ahok di Balaikota Jakarta, Senin (15/4).

Ahok menegaskan, pungutan liar di sekolah tidak diperbolehkan, sehingga, Pemprov DKI akan menindak tegas jika ditemukan kasus tersebut.

Menurutnya, pihak-pihak yang melakukan pungli patut diberi sanksi berat, sehingga apabila masyarakat menemukan kasus pungli di sekolah diharapkan segera melapor ke pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Itu nggak boleh. Kasih sanksi, kurang ajar itu. Kalo ada buktinya laporkan ke kami," tandasnya.

Untuk diketahui, pada Kamis 14 Februari lalu, beberapa orang tua murid SDN 25 Utan Kayu Jakarta Timur mengajukan keberatan atas pungutan sekolah sebesar Rp 770.000. Pungutan tersebut di antaranya untuk biaya pembelian seragam sekolah, tempat ibadah, ruang tunggu, pengadaan pot bunga, pembuatan kartu tanda siswa, serta iuran kas senilai Rp 15.000 per bulan. Sejumlah dana tersebut juga digunakan untuk membayar gaji petugas keamanan sekolah.