Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Banyak pedagang tak tahu bisa jualan di kantor camat saat puasa

Banyak pedagang tak tahu bisa jualan di kantor camat saat puasa pasar kaget di palmerah. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memperbolehkan halaman kantor kecamatan dan kelurahan untuk berjualan selama Ramadan, ternyata belum sepenuhnya diketahui pedagang kaki lima (PKL). Para pedagang menilai sosialisasi program tersebut kurang.

"Iya ya, emang boleh dagang di kantor kecamatan? Baru tahu saya," kata salah seorang PKL di Jalan Panjang, Mila (38), saat ditemui di lokasi, Jumat (12/7).

Meski begitu, wanita yang berjualan gorengan seperti risoles, tahu, dan bakwan itu mengaku fikir-fikir jika harus pindah berjualan ke kantor Kecamatan Kebon Jeruk yang berada tidak jauh dari Jalan Panjang.

"Kayanya di situ sepi ya, saya mending jualan di sini aja deh," ujar dia.

Penuturan serupa juga diungkapkan Warni (34). Pedagang kue-kue basah itu mengaku tidak tahu jika ada program gubernur yang memperbolehkan lahan parkir kantor kelurahan dan kecamatan digunakan untuk berdagang selama Ramadan.

"Wah, baru tahu juga saya kalau boleh berdagang di kantor kecamatan, coba deh nanti saya lihat lokasinya. Kalau bagus, yah mau pindah," ujar wanita yang baru tahun pertama berdagang ta'jil di Jalan Panjang.

Sebelumnya, Gubernur Jokowi mempersilakan para PKL mempergunakan lahan parkir kantor kecamatan dan kelurahan untuk digunakan PKL berjualan. Untuk berjualan, PKL juga tidak dikenakan biaya.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Pulang Kunker dari Kepulauan Talaud, Jokowi Tandatangani Surat Pemberhentian Ketua KPK Firli Bahuri
Pulang Kunker dari Kepulauan Talaud, Jokowi Tandatangani Surat Pemberhentian Ketua KPK Firli Bahuri

Jokowi dijadwalkan akan kembali ke Jakarta pada Kamis malam ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus
Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus

"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."

Baca Selengkapnya
Jokowi Bertemu Suya Paloh, Kubu Ganjar Duga Upaya Ajak NasDem Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
Jokowi Bertemu Suya Paloh, Kubu Ganjar Duga Upaya Ajak NasDem Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Jokowi bertemu Suya Paloh pada Minggu (18/2) kemarin.

Baca Selengkapnya
Jokowi Puji KPU dan Bawaslu: Semua Berjalan Baik dan Tepat Waktu
Jokowi Puji KPU dan Bawaslu: Semua Berjalan Baik dan Tepat Waktu

Menurut Jokowi, KPU dan Bawaslu sudah bekerja keras hingga proses Pemilu 2024 selesai tepat waktu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.

Baca Selengkapnya
Di Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi
Di Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi

Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.

Baca Selengkapnya
Kabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum
Kabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum

JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.

Baca Selengkapnya