Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui sistem data yang dipakai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) masih mengadopsi sistem data yang digunakan di Solo, Jawa Tengah.

"Tahun lalu yang sama. Tahun ini sudah kita ubah. Sekarang kita ubah harus ada Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) dulu baru kita kasih. Jadi 2015 bisa lebih rapi lah," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (4/7).

Menurut Ahok, data yang dipakai tahun lalu masih banyak kekurangannya. Salah satunya, adanya duplikasi nama penerima KJP. Padahal, lanjut dia, yang menerima KJP hanya satu orang sehingga ada permainan di Pemprov DKI.

"Jadi data itu ada misalnya Basuki Tjahaja Purnama. Lalu ada lagi nih, B. Tjahaja Purnama. Kemudian, ada juga BT Purnama. Jadi double-double gitu, ada tiga nama kan tuh. Tapi yang dapet cuma satu orang. Jadi memang banyak kebocoran. Gara-gara itu. BPK kan ngomong," kata Ahok.

Sementara itu, Konsultan IT Joko Widodo, Wahyu Nugroho mengakui memang adanya duplikasi nama-nama penerima KJP. Lantaran, penginputan datanya hanya menggunakan microsoft excel bukan data base yang telah diatur melalui sistem komputer.

"Jadi rawan penyimpangan karena bisa diganti datanya karena hanya gunakan excel itu," kata Wahyu.

Wahyu menceritakan pengalamannya dalam program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) yang merupakan program Jokowi pada saat menjadi wali kota Solo dinilai gagal.

"Waktu pendataan itu jumlahnya 110 ribu siswa dengan total Rp 23 miliar. Data itu dari Pemkot Solo. Saya duga ini ada permainan makanya datanya saya minta semuanya. Kemudian, data saya validasi ternyata hanya 65 ribu siswa. Dan ditemukan angka Rp 10,6 miliar," jelas dia.

Untuk itu, Wahyu meminta Pemprov DKI mengevaluasi pelaksanaan KJP di Jakarta. Selain itu, dia meminta KJP dan KJS tidak terlalu dimanipulasi untuk kepentingan politik semata.

"Tahap pertama harus dievaluasi dulu karena menyangkut kepentingan masyarakat. Jangan mengatasnamakan pendidikan dan kesehatan untuk melakukan hal-hal menjadikan ini kendaraan politiknya untuk mengambil kekuasaan," pungkas dia.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai banyak permasalahan dalam laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2013. Termasuk Kartu Jakarta Pintar, dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP).

Anggota V BPK, Agung Firman Sampurna, menyampaikan Kartu Jakarta Pintar yang terindikasi salah dalam penyalurannya ke masyarakat. BPK menyebut ada 9.006 penerima ganda, yakni nama anak dan nama ibu kandung yang identik. "Kerugiannya senilai Rp13,34 miliar," kata Agung.

Sementara itu, kepada para kader PKS, Refrizal meminta agar terus tenang dan tidak terpancing aksi provokasi tersebut. Upaya lain, menurutnya, adalah meningkatkan pengamanan dan pengawasan di sekitar kantor PKS di Indonesia.

"Kita akan bersikap jangan terprovokasi, melakukan pengamanan menjaga diri jangan dipecah belah, jangan terpancing. (Kader) Harus menahan diri, jangan terprovokasi, ini sengaja mengadu domba, mengotori demokrasi," tutupnya.