Merdeka.com - Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI) membantah Taksi Uber telah melanggar aturan tentang peraturan angkutan umum yang berlaku di DKI Jakarta, sebagaimana dituduhkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, Taksi Uber bukan angkutan umum melainkan angkutan khusus.

"Ini bukan angkatan umum, mobil Uber ini yang jalan adalah mobil rental, di mana rental ini memang sudah punya bisnis menyewakan mobil," kata Ketua PPRI, Hendric Kusnadi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (24/6).

Hendric menuturkan, Taksi Uber merupakan bentuk aplikasi teknologi. Dia menjelaskan, Taksi Uber bertujuan untuk menjembatani para pengusaha rental dengan masyarakat sebagai pelanggan.

"Uber teknologi ini untuk menjembatani rental dengan masyarakat. Penumpang Uber ini tak bisa diambil di pinggir jalan, ini penumpang yang harus terdaftar dan memiliki aplikasi," terangnya.

Untuk itu, Hendric berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mempermasalahkan aplikasi Taksi Uber ini. Terlebih sejauh ini para pelanggan tidak ada yang merasa dirugikan, mengingat mobil yang digunakan merupakan mobil pribadi.

"Dari pihak kami pengusaha rental pun ingin bekerja dengan nyaman, karena mobil kita yang dipakai selama ini. Kita tau semua Uber sudah menjalar ke berbagai kota, tak hanya di Jakarta," tandasnya.

Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyebut bahwa keberadaan Taksi Uber dan sopir tembak sama-sama berbahaya bagi penumpangnya. Maka, Ahok berjanji menambah bus Transjakarta guna memenuhi kebutuhan transportasi untuk mendukung mobilitas warga.

"Bahaya dua-duanya, tapi kalau sopir tembak angkot lebih bahaya. Taksi Uber cuma masalah pelanggaran izin, itu saja," ujar Ahok usai Safari Ramadan di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa (23/6) malam.

"Makanya kita mau nambah bus tadi, tambah bus semua masuk Transjakarta, mereka punya sertifikat kita," katanya menambahkan.