Audit JLNT dari BPK butuh konfirmasi dari Kementerian PU
Merdeka.com - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang masih memerlukan konfirmasi dari bagian teknis Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Proyek JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang itu memiliki tiga paket pembangunan, yakni di Jalan Casablanca, Jalan Prof Dr Satrio dan Mas Mansyur.
Audit butuh konfirmasi dari Kementerian PU karena untuk pembangunan paket JLNT di Jalan Prof Dr Satrio terindikasi ada penyelewengan anggaran Rp 20 miliar.
"Ndak ndak, kalau dari BPKP sudah selesai ya 21 Mei kemarin sudah, tetapi kan konfirmasi dari kementerian PU belum selesai, jadi kalau BPKP sudah selesai," ujar Kepala BPKP Mardiasmo di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5).
Menurut dia, koordinasi dengan Kementerian PU diperlukan, mulai dari Detail Enginering Desain (DED), proses lelang dan sebagainya. Dengan demikian konfirmasi dari Kementerian PU akan menghasilkan audit secara komprehensif.
"Ya nanti kita nanti lah setelah di komperehensifkan dari PU, kalau belum, kita belum berani buka," terangnya.
Mardiasmo menjelaskan, konfirmasi teknis kepada Kementerian PU berupa pembangunan fisik seperti DED, kemudian fisik bangunan yang terpasang apa saja, termasuk jenis material.
Namun demikian dia memastikan Juni nanti laporan hasil audit yang akan disampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta selesai. "Ya nanti. Itu kan bukan molor tetapi kan memang kita pengen secara cermat. Ya targetnya Juni selesai," ucapnya.
Sedangkan untuk pembayaran hutang Pemprov kepada Istaka Karya sebagai penggarap proyek tersebut hingga kini masih menunggu hasil audit.
"Ya maka dari itu jangan dibayarkan dulu, cuma hasil audit dari BPKP sudah selesai, tapi kita menunggu konfirmasi dari kementerian PU, sebagai kementerian teknis. Supaya akurat dan komperehensif," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan saat ini belum mendapatkan hasil audit dari BPKP. Namun, pembayaran hutang kepada Istaka Karya masih menunggu hasil audit.
"Udah diaudit akan langsung bayar, begitu audit selesai langsung kita bayar. Kita ga bisa desak, yang pasti selesai audit langsung kita bayar," kata Ahok menegaskan.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaTak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaKejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Begini Modus Pengajuan Fiktif Nakes Saat Covid-19 di RSUD Pelabuhanratu
Hasil audit BPKP Jawa Barat kerugian negara mencapai Rp5.400.557.603.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu
Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaSengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket
Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca Selengkapnya