Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

APBD belum disetujui, PNS DKI masih mimpi bawa pulang gaji fantastis

APBD belum disetujui, PNS DKI masih mimpi bawa pulang gaji fantastis PNS DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama beberapa waktu lalu gembar gembor soal gaji besar PNS DKI. Bahkan untuk level eselon II, bisa membawa pulang ke rumah sekitar Rp 70 juta.

Tapi sampai hari ini, realisasinya belum jelas. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Agus Suradika, saat ini baru gaji pokok dan tunjungan jabatan yang sudah dibayarkan.

"Sudah, hari ini juga tunjangan jabatan sudah cair. Sudah bisa ditransfer. Gaji bulan ini membayar yang Januari-Februari yang tertunda karena penataan sistem," jelas Agus, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (2/3).

Sedangkan untuk tunjangan statis dan dinamis belum dibayarkan. Sebab, ada beberapa peraturan yang harus diselesaikan.

"Dari sisi regulasi memang lagi menunggu (APBD cair). Ini masih terus kita diskusikan, yang jelas prinsip jalan, mau bagaimana jalannya dengan Kemendagri dan Kemenpan," tambahnya.

Dia belum bisa memastikan kapan dua tunjangan nilainya paling besar ini akan cair. Menurutnya, tergantung pada keputusan Ahok sebagai gubernur dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

"Kalau Kemendagri menyetujui, langsung jalan kita. Karena APBD 2015 belum disahkan," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Etty Agustijani, mengatakan, tunjangan statis memang belum diberikan.

"TKD statis golongan terendah Rp 3,7 juta CPNS Rp 2,5 juta. Staf, teknis, operasional, pelayanan, administrasi dapatnya beda-beda. Teknis paling tinggi Rp 9 juta sesuai Pergub 207. Eselon IV, tunjangan statis Rp 10-13 juta, eselon III Rp 18-20 juta, eselon II antara Rp 30-32 juta, eselon I sekitar Rp 49 juta," bebernya.

Untuk nilai dua tunjangan tadi, lanjut Etty, bergantung pada data kinerjanya. "Yang naik eselon tunjangan naik, (eselon) turun tunjangan turun, per eselon. Jadi, begitu disahkan semuanya jalan," pungkasnya.

Berikut ini rincian gaji tinggi PNS DKI dengan nominal Rp 12 juta hingga Rp 78 juta.

- Lurah : Rp 33.730.000

Gaji pokok : Rp 2.820.000

Tunjangan Jabatan : Rp 540.000

TKD Statis : Rp 13.185.000

TKD Dinamis : Rp 13.185.000

Tunjangan Transportasi : Rp 4.000.000

- Camat : Rp 44.284.000

Gaji pokok : Rp 3.064.000

Tunjangan Jabatan : Rp 1.260.000

TKD Statis : Rp 19.980.000

TKD Dinamis : Rp 19.980.000

Tunjangan Transportasi : Rp 6.500.000

- Kepala Biro : Rp 70.367.000

Gaji pokok : Rp 3.542.000

Tunjangan Jabatan : Rp 2.025.000

TKD Statis : Rp 27.900.000

TKD Dinamis : Rp 27.900.000

Tunjangan Transportasi : Rp 9.000.000

- Kepala Dinas : Rp 75.642.000

Gaji pokok : Rp 3.524.000

Tunjangan Jabatan : Rp 3.250.000

TKD Statis : Rp 29.925.000

TKD Dinamis : Rp 29.925.000

Tunjangan Transportasi : Rp 9.000.000

- Kepala Badan : Rp 78.702.000

Gaji pokok : Rp 3.542.000

Tunjangan Jabatan : Rp 3.250.000

TKD Statis : Rp 31.455.000

TKD Dinamis : Rp 31.455.000

Tunjangan Transportasi : Rp 9.000.000

- Pelayanan : Rp 9.592.000

Gaji pokok : Rp 1.402.000

Tunjangan Jabatan : Rp 180.000

TKD Statis : Rp 4.005.000

TKD Dinamis : Rp 4.005.000

- Operasional : Rp 13.606.000

Gaji pokok : Rp 1.816.000

Tunjangan Jabatan : Rp 180.000

TKD Statis : Rp 5.805.000

TKD Dinamis : Rp 5.805.000

- Administrasi : Rp 17.797.000

Gaji pokok : Rp 2.317.000

Tunjangan Jabatan Rp 180.000

TKD Statis : Rp 7.650.000

TKD Dinamis : Rp 7.650.000

- Teknis : Rp 22.625.000

Gaji pokok : Rp 2.735.000

Tunjangan Jabatan : Rp 180.000

TKD Statis Rp 9.855.000

TKD Dinamis Rp 9.855.000

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Nilai Paslon 02 Unggul Dalam Emosi, TKN Balas: Mereka  Sedang Tak Baik-Baik Saja

PDIP Nilai Paslon 02 Unggul Dalam Emosi, TKN Balas: Mereka Sedang Tak Baik-Baik Saja

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro mengaku, tidak ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Hasto.

Baca Selengkapnya
5 Persen PNS DKI Tak Masuk Kerja Hari Pertama Usai Libur Nataru

5 Persen PNS DKI Tak Masuk Kerja Hari Pertama Usai Libur Nataru

SKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pun tetap melaksanakan tugasnya itu.

Baca Selengkapnya
Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku

Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku

Mendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
TNI Ungkap Peran 13 Prajurit Tersangka Penganiayaan Anggota KKB di Papua

TNI Ungkap Peran 13 Prajurit Tersangka Penganiayaan Anggota KKB di Papua

TNI Ungkap Peran 13 Prajurit Tersangka Penganiayaan Anggota KKB di Papua

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran Jawab Kritik PDIP soal Utang Kemenhan Gara-Gara Belanja Alutsista

TKN Prabowo-Gibran Jawab Kritik PDIP soal Utang Kemenhan Gara-Gara Belanja Alutsista

TKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya
PKS Buka Peluang Kembali Dukung Anies di Pilgub DKI Jakarta 2024

PKS Buka Peluang Kembali Dukung Anies di Pilgub DKI Jakarta 2024

DPW PKS DKI Jakarta juga melakukan penjajakan dengan sejumlah figur lain, baik kader maupun non kader PKS.

Baca Selengkapnya
Kabar Duka Cita, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting Meninggal Dunia Usai Pingsan di Ruangan Kerja

Kabar Duka Cita, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting Meninggal Dunia Usai Pingsan di Ruangan Kerja

Baskami Ginting lahir 14 Desember 1959 adalah seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Baca Selengkapnya
PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu

PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu

Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya