Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 733 Tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal. Kepgub tersebut mengatur plafon tarif sebesar Rp10 ribu.

Untuk biaya awal perjalanan akan dikenakan biaya sebesar Rp2.500. Selanjutnya, per km akan dikenakan tarif Rp250 dan tarif maksimum jumlah perjalanan sebesar Rp10 ribu.

Adapun angkutan massal yang dimaksud adalah Layanan Angkut TransJakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), dan Lintas Raya Terpadu (LRT).

Dalam Kepgub diatur paket tarif layanan angkutan umum massal berlaku terhadap perjalanan menggunakan minimal 2 layanan di antara moda transportasi MRT, LRT maupun TransJakarta. Tarif layanan angkutan umum massal ini merupakan tarif kombinasi yang terdiri dari tarif berdasarkan jarak dan waktu yang dihitung dengan biaya awal, tarif, dan plafon tarif.

Kepgub itu ditandatangani oleh Anies Baswedan sejak 8 Agustus 2022 lalu dan berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Namun, tarif hanya berlaku untuk maksimum waktu tempuh selama 180 menit atau setara dengan 3 jam dan bila penumpang tidak keluar dari sistem angkutan umum massal sejak pertama kali meletakkan tiket elektronik di mesin validator (tap in).

Lalu, jika ada penumpang yang ingin melakukan perpindahan (transit), perpindahan akan dilakukan di halte atau stasiun integrasi yang telah tersedia.

"Apabila dalam satu kali perjalanan penumpang menghabiskan waktu tempuh melebihi dari 180 menit, maka selain dari jumlah maksimum tarif sebagaimana dimaksud di atas, akan dihitung paket tarif perjalanan berikutnya," tulis Kepgub tersebut.

Komisi C DPRD DKI Jakarta telah melakukan rapat lanjutan membahas persetujuan tarif integrasj Jaklingko pada tiga moda transportasi umum Ibu Kota, yaitu Transjakarta, MRT, dan LRT.

Namun rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Habib Muhammad bin Salim Alatas itu belum pada tahap menerbitkan rekomendasi.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, dari rapat ini masih akan menunggu persetujuan pimpinan DPRD DKI soal tarif integrasi transportasi menjadi Rp 10.000 tersebut.

"Iya, kalau dari Komisi C keseluruhannya sepakat dan setuju dengan usulan gubernur, sehingga kita saat ini Pemprov DKI Jakarta menunggu balasan dari pimpinan dewan terkait persetujuan paket tarif integrasi JakLingko," kata Syafrin di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa 14 Juni 2022.

Syafrin mengatakan, sejumlah usulan muncul dalam rapat lanjutan bersama Komisi C DPRD hari ini. Dia menyebut pihaknya akan mengkaji soal usulan tersebut salah satunya kompenen subsidi di sektor transportasi.