Anies soal Beri Diskon PBB: Tak Ingin Warga Jakarta Terusir dari Tanah Sendiri

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk rumah warga ibu kota dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar.

Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan bahwa Jakarta menjadi salah satu daerah yang mempunyai NJOP tertinggi. Dibandingkan dengan wilayah lainnya, kata Anies NJOP khusus tanah di Jakarta tergolong paling tinggi.

Hal tersebut diungkapkan Anies saat menghadiri acara Pajak Jakarta, Adil dan Merata untuk Semua di RPTRA Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/8).

Anies menilai kebijakan menggratiskan PBB dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar sudah tepat. Sebab menurut dia, kebijakan PBB yang tinggi sama dengan mengusir warga Jakarta dari rumahnya sendiri.

"Kita tidak ingin warga Jakarta karena kebijakan PBB-nya maka seakan pelan-pelan terusir dari tanahnya sendiri karena tidak mampu membayar PBB. Kita tidak ingin warga Jakarta terusir," kata Anies.

Anies Bebaskan PBB pada 85 Persen Rumah Tinggal

Anies mengatakan, seluruh rumah tinggal di Jakarta total sekitar 1,4 juta. Yang nilai NJOP-nya di bawah Rp2 miliar ada 1,2 juta.

"Jadi dengan kebijakan ini, 85 persen warga dan bangunan di Jakarta tidak terkena PBB di tempat ini," kata Anies.

Untuk nilai rumah tinggal yang lebih dari Rp2 miliar akan tetap dikenakan pajak. Namun, diberi faktor pengurang seluas 60 meter persegi pertama untuk bumi dan 36 meter persegi untuk bangunan.

"36 meter itu kebutuhan hidup manusia, mau dia kaya mau dia miskin sebagai manusia dia perlu tempat untuk hidup dann angka yang digunakan angka minimal 36 meter," kata Anies.

Anies juga menambahkan, nilai dari bebas pajak ini adalah Rp2,7 triliun. Harapannya, uang tersebut dapat menggerakan perekonomian rakyat.

"Kami di pemerintah mendapatkan gantinya dari kegiatan usaha yang menimbulkan keuntungan. Keuntungan itulah sebagian masuk kepada yang berusaha, sebagian keuntungan dibayarkan ke pemerintah sebagai pajak," kata Anies.

PBB Rumah Ibadah Gratis

Anies menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah kegiatan keagamaan. Anies mengatakan banyak kegiatan di rumah keagamaan yang menjaga moral warga.

"Kita menyaksikan banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti Majelis Taklim yang di situ merupakan aktivitas menjaga moral masyarakat yang dilakukan di rumah-rumah dan sudah dikerjakan puluhan tahun," kata Anies.

Menurut dia, kegiatan tersebut membantu peran pemerintah dalam memajukan dan mencerdaskan masyarakat.

"Rumah itu membantu peran pemerintah di dalam memajukan dan mencerdaskan masyarakat. Kalau pemerintah kan memang harus menyelenggarakan pendidikan. Kalau mereka kan tidak harus. Jadi kita itu harus berterima kasih," kata Anies.

Untuk mendapatkan bebas pajak ini, pengurus rumah kegiatan keagamaan perlu mendaftarkan ke Kementerian Agama.

"Caranya adalah mereka harus mendapatkan verifikasi dari Kementerian Agama. Melakukan verifikasi benar bahwa tempat ini dipakai untuk kegiatan pendidikan keagamaan," tambah Anies.

Selain Majelis Taklim, ada juga rumah kegiatan keagamaan seperti tempat untuk pendidikan agama sore bagi anak yang paginya sekolah umum, sorenya sekolah agama di rumah-rumah.