Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) No. 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (21/9) di Balai Kota DKI Jakarta. Dalam Pergub tersebut, terdapat lima substansi yang dimuat dan diklaim dapat membuat warga menjadi nyaman.

"Penetapan RDTR 2022 ini diharapkan akan melembagakan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan kemarin dalam sebuah ketentuan yang ada aturan hukumnya dan harapannya nanti bisa mempercepat proses tansformasi karena punya pegangan hukumnya," kata Anies dalam paparannya.

Yang pertama, Jakarta akan diarahkan menjadi kota berorientasi transit dan digital. Adapun yang dimaksud dengan berorientasi transit adalah menggunakan kendaraan umum.

"Pendekatan selama ini, kami (pemerintah) siapkan jalannya, kami siapkan infrastrukturnya, kami permudah pendanaannya, silakan Bapak/Ibu urus sendiri kendaraannya. Pemerintah tidak memikirkan tentang bagaimana Bapak/Ibu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sekarang diubah, mobilitas itu adalah urusan pemerintah. Dialokasikan anggaran yang cukup untuk mengatur mobilitas penduduk," jelas Anies.

Selanjutnya, Anies menganggap mobilitas merupakan hak bagi warga. "Semua kota global pasti transportasi umumnya maju, berkembang, dan memfasilitasi mobilitas penduduk," kata Anies

Yang kedua adalah perumahan dan pemukiman yang layak, terjangkau, dan berdaya. Jenis pemukiman yang dimaksud adalah pemukiman untuk orang mampu yang sesuai dengan kondisi pasar, rumah susun sederhana sewa, hunian DP Rp0 untuk kaum menengah, dan hunian terjangkau di TOD serta penataan kampung.

"Ini kami sampaikan pemukiman, seluruh jenis pemukiman. Jangan sampai ada jenis yang dihilangkan di Jakarta," kata Anies.

Ketiga, lngkungan hidup yang seimbang dan lestari. Lalu, destinasi pariwisata dan budaya global. Terakhir, Jakarta menjadi magnet investasi dan pertumbugan ekonomi kawasan.

"Begitu kota kita bisa memenuhi lima ini, maka berbagai intitusi datang ke tempat ini untuk melakukan aktivitas baik usaha secara kormesial maupun budaya dan kegiatan-kegiatan lainnya," papar Anies.

Untuk diketabui, Pergub ini merupakan pengganti Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).