Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik penggunaan Toa sebagai alat yang digunakan sebagai peringatan dini banjir di Jakarta. Menurutnya, cara itu tidak efektif.

"Ini bukan early warning system, ini toa this is not a system ini toa," ujar Anies yang dikutip melalui channel Youtube Pemprov DKI, Jumat (6/8).

Kritik ini disampaikan dalam rapat bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membahas pengendalian banjir.

Awal mula mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lantaran saban tahun ibu kota mengalami banjir namun sistem yang dijalani tidak relevan dengan kondisi lapangan. Misalnya saja toa seperti yang ia contohkan.

Dalam unggahan video yang berjudul "03 Ags 2020 Rapat Pimpinan : Pengendalian Banjir Bag 3/3" pada menit 10.40 Anies meminta ditampilkan slide. Pada slide tersebut muncul sebuah gambar yang dinamakan sebagai Disaster Early Warning System (DEWS). Terdapat 24 DEWS dipasang di 14 kelurahan.

Anies menanyakan asal alat tersebut yang kemudian dijawab alat itu didapat dari Jepang sebagai barang hibah. Menanggapi jawaban itu, Anies mengatakan Jepang menggunakan alat tersebut sebagai peringatan tsunami.

Namun, imbuh Anies, alat itu tidak relevan dipakai Jakarta untuk menyampaikan peringatan dini banjir. Menurutnya ada banyak cara ataupun sistem penyampaian peringatan dini tanpa pengadaan barang. Misalnya saja menggunakan whatsapp, dan adanya koordinask antar SKPD.

"Sistem itu kira-kira begini kejadian di Katulampa air sekian keluarlah operasionalnya dari Dishub, Kesehatan, MRT, Satpol PP, seluruhnya tahu wilayah mana yang punya risiko. Jadi sebelum kejadian kita sudah siap. Hari ini kalau kejadian kita kedandapan terus, seakan-akan ini banjir pertama dan tanah ini sudah puluhan tahun kena banjir tapi cara kita menangani nya itu ad hoc," jelasnya.

"Kalau antara banjir dengan peringatan kira-kira berapa menit? Lama, lah kenapa pakai alat begini (toa)? Ini dipakai karena tsunami, kenapa? Begitu ada tanda gempa harus ada warning tsunami maka pemberitahuannya harus cepat, lah kalau Katulampa sampai Jakarta berapa jam bisa beritahu pakai segala macam bisa enggak perlu pengadaan, semua masjid bisa dipakai, semua WA bisa dipakai."

Namun, kritik Anies kontradiksi dengan langkah sebelumnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menjelaskan anggaran Rp4 miliar pada 2020 untuk pengadaan enam set alat sistem peringatan dini digital atau Digital Warning System (DWS) di enam titik bukan hanya pengeras suara (speaker).

"Tahun 2020 ini, pengadaan enam set DWS anggarannya Rp 4,03 miliar, sesuai dengan nilai yang ada di e-budgeting," kata Kepala Pusdatin BPBD DKI Jakarta Mohammad Insyaf dilansir Antara, Kamis (16/1).

Enam titik DWS tersebut berada di enam kelurahan yakni di Bukit Duri, Kebon Baru, Kedaung Kali Angke, Cengkareng Barat, Rawa Terate dan Marunda.

"Enam itu sudah memenuhi kebutuhan di Daerah Aliran Sungai (DAS). Menambah yang sudah ada sebelumnya 14 titik," ucap Insyaf.

Insyaf menjelaskan DWS tersebut berupa pengeras suara atau toa jarak jauh. Setiap DWS terdiri dari empat pengeras suara yang dipasang di satu tiang mengarah ke empat mata penjuru angin, dengan jarak dengar mencapai hingga 500 meter.

DWS tersebut terkoneksi dengan sistem peringatan dini banjir. Menurut dia, saat tinggi muka air bendungan atau pintu air mencapai siaga 3, DWS secara otomatis akan berbunyi sebagai peringatan banjir kepada warga.

"Ini (toa) berbunyi saat pintu air siaga 3, bersamaan dengan peringatan dini yang dikirimkan SMS blast dan WhatsApp grup kelurahan-kelurahan," ujarnya.

Selain pengadaan DWS, BPBD juga menganggarkan biaya pemeliharaan alat DWS yang keduanya dianggarkan dalam nomenklatur pemeliharaan dan pengembangan Pusdatin (DIMS, EWS, Medsos, & Call Center 112).

Untuk pemeliharaan DWS, BPBD menganggarkan Rp165 juta untuk 14 set alat DWS di 14 titik. Adapun 14 set alat DWS yang terdapat di 14 kelurahan yakni:1. Ulujami, Jakarta Selatan,2. Petogogan, Jakarta Selatan3. Cipulir, Jakarta Selatan4. Pengadegan, Jakarta Selatan5. Cilandak Timur, Jakarta Selatan6. Pejaten Timur, Jakarta Selatan7. Rawa Buaya, Jakarta Barat8. Kapuk, Jakarta Barat9. Kembangan Utara, Jakarta Barat10. Kampung Melayu, Jakarta Timur11. Bidara Cina, Jakarta Timur12. Cawang, Jakarta Timur13. Cipinang Melayu, Jakarta Timur14. Kebon Pala, Jakarta Timur

Anies pun sebelumnya meminta petugas kelurahan untuk keliling kampung menggunakan toa atau pengeras suara sebagai bentuk sistem peringatan dini bencana. Selain mengandalkan penyebaran via SMS. Hal tersebut menanggapi peringatan dini dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Jadi kelurahan, bukan ke RW, RT, tapi langsung ke masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya [jika terdapat bencana yang akan menimpa Jakarta]," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

Mantan Mendikbud itu menuturkan pihaknya menggunakan metode tersebut setelah melakukan peninjauan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan sebelumnya oleh Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu karena dalam SOP sebelumnya jika ingin memberi peringatan akan terjadinya bencana, harus berjenjang dari Pemprov ke masyarakat.

"Karena kemarin pada malam itu pemberitahuan diberitahu, tapi karena malam hari diberitahunya lewat HP, akhirnya sebagian tidak mendapatkan informasi," ucap dia.